BANJARMASIN – Sebelas rekomendasi menyangkut inovasi pelayanan publik
berhasil dirumuskan peserta Rakerwil VI APEKSI Komwil V Regional
Kalimantan, yang dilaksanakan di Kota Bontang, Provinsi Kaltim.
Salah satu rekomendasi paling menarik adalah adalah keinginan sembilan Walikota yang tergabung dalam organisasi tersebut agar kebijakan penerimaan CPNS dikembalikan ke daerah.
Hal tersebut lantaran, dalam penerimaan CPNS tahun 2018 ini tingkat ketidaklulusan kuota CPNS yang terjadi dihampir semua daerah di Indonesia cukup tinggi. “Ada 11 rekomendasi yang dihasilkan dalam pertemuan APEKSI Komwil V dan tadi kita pisah antara yang eksternal dan internal, ada beberapa hal satu diantaranya tentang penerimaan CPNS, kita minta supaya bisa dikembalikan lagi ke kabupaten kota, kalau sekarang kan semua diambil oleh Pemerintah Pusat,” ujar Walikota Bontang Neni Moerniaeni, saat kegiatan Ferewell Party, di Hotel Bintang Sintuk, Kota Bontang, Kamis (29/11).
Karena masih bersifat rekomendasi, jelasnya, apa yang tertulis dan di tanda tangani sembilan wali tersebut berlum tentu bisa dipenuhi oleh pemerintah pusat. “Namanya juga rekomendasi, belum tentu dipenuhi, tetapi kalau kita tidak merekomendasi kita tidak bisa mimpi seperti itu,” ucapnya.
Dari data terhimpun, rekomendasi lain yang telah disepakati itu diantaranya, meningkatkan peran kepemimpinan kepala daerah sebagai bentuk komitmen dalam mendorong pengarusutamaan inovasi daerah, dan menumbuhkan budaya kerja yang inovatif untuk mendorong birokrasi dalam menemukan dan menerapkan ide-ide kreatif dalam menjawab tantangan yang ada, dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemudian berharap agar pemerintah pusat mendukung inovasi daerah yang memiliki potensi holistik, untuk diterapkan secara nasional dan dijadikan program nasional. Dan komitmen pemerintah daerah untuk segera membentuk forum kepala dinas pariwisata, untuk membangun kerjasama destinasi wisata di Kalimantan.(humpro-bjm)
Salah satu rekomendasi paling menarik adalah adalah keinginan sembilan Walikota yang tergabung dalam organisasi tersebut agar kebijakan penerimaan CPNS dikembalikan ke daerah.
Hal tersebut lantaran, dalam penerimaan CPNS tahun 2018 ini tingkat ketidaklulusan kuota CPNS yang terjadi dihampir semua daerah di Indonesia cukup tinggi. “Ada 11 rekomendasi yang dihasilkan dalam pertemuan APEKSI Komwil V dan tadi kita pisah antara yang eksternal dan internal, ada beberapa hal satu diantaranya tentang penerimaan CPNS, kita minta supaya bisa dikembalikan lagi ke kabupaten kota, kalau sekarang kan semua diambil oleh Pemerintah Pusat,” ujar Walikota Bontang Neni Moerniaeni, saat kegiatan Ferewell Party, di Hotel Bintang Sintuk, Kota Bontang, Kamis (29/11).
Karena masih bersifat rekomendasi, jelasnya, apa yang tertulis dan di tanda tangani sembilan wali tersebut berlum tentu bisa dipenuhi oleh pemerintah pusat. “Namanya juga rekomendasi, belum tentu dipenuhi, tetapi kalau kita tidak merekomendasi kita tidak bisa mimpi seperti itu,” ucapnya.
Dari data terhimpun, rekomendasi lain yang telah disepakati itu diantaranya, meningkatkan peran kepemimpinan kepala daerah sebagai bentuk komitmen dalam mendorong pengarusutamaan inovasi daerah, dan menumbuhkan budaya kerja yang inovatif untuk mendorong birokrasi dalam menemukan dan menerapkan ide-ide kreatif dalam menjawab tantangan yang ada, dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemudian berharap agar pemerintah pusat mendukung inovasi daerah yang memiliki potensi holistik, untuk diterapkan secara nasional dan dijadikan program nasional. Dan komitmen pemerintah daerah untuk segera membentuk forum kepala dinas pariwisata, untuk membangun kerjasama destinasi wisata di Kalimantan.(humpro-bjm)
Posting Komentar