Latest Post

Plh Walikota Banjarmasin, H Mukhyar, bersama 12 kepala daerah Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan menghadiri Rapat Koordinasi Kepala Daerah, yang dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Kalimantan Selatan, Syafrizal, di Gedung Idham Khalid, Kantor Setda Pemprov Kalsel, Kamis (04/03).

 
Dalam rapat yang dilaksanakan secara daring dan luring itu, beberapa isu penting tentang pembangunan di seluruh daerah Pemprov Kalsel di bahas, seperti tentang penanganan penyebaran Covid-19, kemudian tentang kegiatan vaksinasi Covid-19, tentang penanganan pasca banjir, tentang angka indek pembangunan manusia di kabupaten kota se Kalsel, tentang batas wilayah di tiap daerah hingga tentang kelangkaan gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram di sejumlah daerah di Kalsel.
 
Plh Walikota Banjarmasin, H Mukhyar, melaporkan kepada Pj Gubernur Kalimantan Selatan, Syafrizal, berkaitan dengan isu yang dibahas pada rapat tersebut, diantaranya, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang terkendala akibat terbatasnya dosis vaksin.
 
Kemudian, mengenai penanganan pasca banjir, ia juga menyampaikan bahwa Kota Banjarmasin memasuki tahap pemulihan dan tahap pembersihan sungai, termasuk pembongkaran jembatan-jembatan yang dianggap menutup aliran sungai. “Kami minta untuk dibantu untuk yang arusnya keluar kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar itu bisa dikeruk juga, kemudian kami minta juga sungai martapura dan beliau menjanjikan untuk segera mengeruk itu,” ujarnya.
 
Sedangkan untuk permasalahan LPG 3 kilogram, pria yang juga menjabat sebagai Pj Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin ini menyampaikan, bahwa di Kota Banjarmasin stok LPG yang tadinya sempat mengalai kekurangan sekarang sudah mencukupi, termasuk armada pengangkutnya juga ia sebutkan telah beroperasi seperti biasa.
 
Sementara itu, Syafrizal berharap, berkaitan dengan isu di wilayah perbatasan, para bupati dan walikota hendaknya tidak mengeluarkan izin apa pun di kawasan perbatasan, bila kawasan tersebut masalah tapal batasnya masih bersengketa. “Berdasarkan Undang-Undang Ciptakerja kita tidak bisa mengeluarkan izin apa-apa kalau batasnya nggak beres. Jadi kalau batasnya masih indikatif, kita nggak bisa mengajukan,” ujarnya.
Meski begitu, ia sebagai ASN Kemendagri yang menangani masalah batas wilayah, bersedia membantu semua kepala daerah di Kalsel, untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah. “Jadi mumpung saya Pj di sini, kalo batas daerah yang ada di Kalimantan Selatan diselesaikan mumpung ada saya, sehingga bisa memfasilitasi,” katanya.
 
Pj Sekda Pemprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, dalam sambutannya berharap, seluruh kepala daerah yang hadir dalam kegiatan tersebut bisa menindaklanjuti hasil rapat tersebut, sehingga roda pembangunan di Bumi Lambung Mangkurat tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.
 
Selain rapat, kegiatan juga rangkai dengan penandatangan kesepakatan batas wilayah antara Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kabupaten Banjar, serta penyerahan penghargaan kepada Kabupaten Kota yang dinilai baik dalam pelaksanaan konvergensi intervensi penurunan stunting terintegrasi di Kalimantan Selatan Tahun 2020 untuk kategori lokus nasional dan non lokus nasional.(dokpim-bjm)
 
 
 
 

 

Banjarmasin - Pemerintah Kota Banjarmasin mengikuti Rapat Kordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) via video conference di ruang Banjarmasin Command Center (BCC) terkait penangulangan bencana tahun 2021.

 
 
Dalam rapat tersebut Pemkot Banjarmasin dihadiri oleh Plh. Walikota Banjarmasin Drs. Muhyar M.Ap di dampingi Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Budian Noor dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statitik, Yusna Irawan, SE,. M.Eng.
 
Dalam sambutannya di Istana Negara, Kepala BNPB Indonesia, Doni Monardo menjelaskan pada awal bulan Februari 2020 hingga akhir Februari 2021 BNBP mencatat ada 3.253 kali bencana di Indonesia.
 
Kemudian ia mengungkapkan, setiap harinya ada 9 kali bencana yang ada di Indonesia yaitu gempa, tsunami, erupsi gunung berapi, karhutla, banjir bandang, tanah longsor dan angin puting beliung.
 
"Kami mengucapkan terimakasih atas semua dukungan dan kerja sama segenap komponen dalam upaya penanggulangan bencana yang sangat baik hingga saat ini," paparnya
Di sisi lain Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengungkapkan Negara Indonesia adalah negara rawan terhadap bencana dan termasuk 35 paling rawan resiko bencana di dunia.
 
Selanjutnya Presiden RI menjelaskan, kunci utama mengurangi resiko terletak pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana yang selalu disampaikannya berulang-ulang kali.
 
"Jangan ada bencana baru kita pontang panting, ribut atau bahkan saling menyalahkan. Seperti itu tidak boleh terjadi," ucapnya.
Kemudian, Jokowi menegaskan jangan di sibukan membuat aturan tapi yang utama adalah pelaksanaan di lapangan serta aspek pengendalian dan penegakan standar di lapangan.
 
"Semua rencana kontijensi dan rencana oprasi saat tanggap darurat harus dapat di implementasikan denga cepat. Kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban," tegasnya
Lanjut tegasnya, kebijakan untuk mengurangi bencana harus benar-benar terintegrasi apa yg dilakukan betul-betul diliat serta manajemen tanggap darurat mampu melakukan rehabilitasi dan rekontruksi yang cepat pasca bencana harus terus diperbaiki.
 
"Memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat terkait dengan kebencanaan harus terus di tingkatkan," pungkasnya. (Diskominfotik-Hs)
 
 


 
 
Mungkin gambar 1 orang, duduk, berdiri dan dalam ruangan
 
 
Mungkin gambar satu orang atau lebih, orang berdiri dan dalam ruangan
 
 
Mungkin gambar 1 orang, berdiri, duduk dan dalam ruangan
 
 
Mungkin gambar dalam ruangan
 
 
Mungkin gambar satu orang atau lebih, orang berdiri, layar dan dalam ruangan
 
 
Mungkin gambar berdiri dan dalam ruangan
 
 
 

 Banjarmasin - Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar rapat penentuan lokasi mal pelayanan publik yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Balaikota Banjarmasin, Selasa (2/3/2021). 

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Dolly Syahbana didampingi Plt Kepala Dinas PUPR, Ir Muryanta MT dan dihadiri oleh sejumlah pimpinan SKPD terkait di lingkungan Pemerintah kota Banjarmasin.
 
Dalam kegiatan tersebut, Dolly Syahbana memaparkan dasar hukum pembangunan mal pelayanan publik tersebut tertuang pada peraturan menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2107 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
 
"Kita fokuskan pada titik lokasi pembangunan pelayanan publik karena sebagai amanah dari PermenPANRB Nomor 23 Tahun 2017 dan pelayanan publik tersebut juga pernah digaungakan sebelumnya oleh walikota H Ibnu sina," ucap Dolly.
 
Sementara itu, Plt Kepala Dinas PUPR menuturkan pembangunan mal pelayanan publik tersebut bertujuan memberikan kemudahan untuk masyarakat kota Banjarmasin agar lebih efektif dan efisien dengan mengurus administrasi maupun perizinan yang berada disatu tempat yaitu di Mal Pelayanan Publik.
 
"Mal Publik ini satu tempat berurusan sudah cukup jadi tidak perlu kemana-mana sehingga efektif, efisien dan akuntabel," tutur Muryanta.
Ia menjelaskan titik lokasi pembangunan pelayanan publik tersebut akan dibangun diantara dua lokasi dan pemilihan lokasi akan ditentukan oleh Kepala Daerah nantinya dengan menyesuaikan anggaran dan administrasi perizinan.
 
"Kita barangkali menentukan 2 lokasi yang pertama mungkin kemarin katanya sudah ada negosiasi terkait dengan mitra plaza dan ke dua digedung taekwondo," pungkasnya. (Diskominfotik-Nt)
 
 


 
 
Mungkin gambar 2 orang, orang berdiri dan orang duduk
 
 
Mungkin gambar 2 orang, termasuk Amang Jasima, orang duduk, orang berdiri dan dalam ruangan
 
 
Mungkin gambar 4 orang, termasuk Amang Jasima, orang duduk, orang berdiri dan dalam ruangan
 
 
Mungkin gambar 2 orang, orang berdiri dan orang duduk

Banjarmasin - Pemerintah Kota Banjarmasin (Pemko) menerima bantuan dari PT. Conch South Kalimantan Cement berupa 300 sak semen yang akan dimanfaatkan dalam rangka pemulihan pasca banjir di Kota Banjarmasin.

 Penyerahan bantuan berlangsung di Lobby Balaikota Banjarmasin, Selasa (2/3/2021). Bantuan diterima oleh Pelaksana harian walikota Banjarmasin, Drs H Mukhyar M.Ap dan diserahkan oleh Manager Marketing Banjarmasin PT Conch South Kalimantan Cement, Dadi Nugraha.
 
Disela kegiatan, H Mukhyar mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada perusahaan yang membantu pembangunan terutama perusahaan PT Cement Conch yang turut berupaya membantu meringankan kerusakan bangunan di lingkungan kerja Pemerintah Kota Banjarmasin akibat bencana banjir.
 
"Sekali lagi terimakasih pak, mudah-mudahan kedepannya PT conch lebih sukses, lebih maju," ucap H Mukhyar.
 
Sementara, Dady Nugraha mengharapkan lewat bantuan tersebut pihaknya dapat meringankan Pemerintah kota Banjarmasin terutama dilingkungan kerja Pemerintah Kota dalam hal pemulihan bangunan pasca banjir beberapa waktu yang lalu.
 
"Kami harapkan semoga bantuan kami dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya dilingkungan kerja Pemerintah Kota Banjarmasin," ujar Dady.
 
Informasi terhimpun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerima bantuan 4000 sak semen dari perusahaan PT Cement Conch dan di distribusikan ke beberapa wilayah di Kalimantan Selatan yang mengalami Banjir, salah satunya Kota Banjarmasin yang menerima sebanyak 300 sak semen. (Diskominfotik-Nt)
 
 


 
 
Mungkin gambar 3 orang dan orang berdiri
 
 
 

Banjarmasin - Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar kegiatan penerimaan desain prototype pembangunan jembatan bangunan gedung (JBG) di Banjarmasin, yang bertempat di ruang Walikota Banjarmasin. Senin 01/02/21.

 
 
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Plh Walikota Banjarmasin Drs, Mukhyar, M.Ap didampingi Ketua Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (Intakindo) Kalimantan Selatan, Nanda Febryan dan Asisten ll Bidang Perekonomian Pembangunan, Ir. Doyo Pudjadi serta Plt Kepala Dinas PUPR, Ir Muryanta MT.
 
Drs. Mukhyar, M.Ap menerima langsung desain jembatan bangunan gedung tersebut, ada dua titik jembatan yang akan dibangun di Kota Banjarmasin yaitu prototype jembatan bangunan gedung di Jalan Veteran dan di Jalan Ahmad Yani Kota Banjarmasin.
 
Ia mengungkapkan terdapat berkah dan hikmah dari peristiwa banjir beberapa waktu yang lalu, salah satunya yakni tumbuh secara bersama-sama untuk saling bantu-membantu agar Kota Banjarmasin kedepannya terbebas dari banjir, terutama dalam penanganan pembutan JBG pada dua titik tersebut.
 
"Ini menjadi berkah bagi kita dan kebersamaan bagi kita sehingga kita bersama-sama dapat membangun Kota Banjarmasin kedepan supaya lebih baik,"katanya.
Selanjutnya, Mukhyar berterimakasih kepada Intakindo yang sudah mendukung pihak Pemerintah Kota Banjarmasin terutama dari kepedulian membantu prototype jembatan bangunan gedung pada dua titik wilayah yang berada di Kecamatan Banjarmasin Timur itu.
 
Beliau menjelasakan, jembatan bangunan gedung yang akan dibangun pada dua titik tersebut secepatnya bakal direalisasikan dan dikoordinasikan dengan Satuan Petugas (Satgas) serta Dinas PUPR Kota Banjarmasin.
 
"Inilah tipe prototype pembangunan yang harus dilakukan pada dua titik itu karna tentu masyarakat bagi pengusaha dan pengguna jembatan itu menunggu prototypenya seperti apa yang dirapatkan,"pungkasnya. (Tim-Diskominfotik)
 
 


 
 
Mungkin gambar satu orang atau lebih, orang duduk, orang berdiri dan dalam ruangan
 
 
Mungkin gambar satu orang atau lebih, orang duduk dan dalam ruangan
 
 
Mungkin gambar satu orang atau lebih, orang berdiri dan dalam ruangan
 
 
Mungkin gambar 3 orang dan orang berdiri
 
 
Mungkin gambar 1 orang, berdiri dan teks yang menyatakan 'KALSEL W KALSEL T'
 
 
Mungkin gambar teks yang menyatakan 'INTAKINDO PROTOTYPE JEMBATAN BANGUNAN GEDUNG JALAN A. YANI KOTA BANJARMASIN'
 
 
Mungkin gambar teks yang menyatakan 'PROTOTYPE JEMBATAN BANGUNAN GEDUNG JL. VETERAN KOTA BANJARMASIN INTAKINDO'

 Banjarmasin - Pemerintah Kota Banjarmasin menyerahkan Surat Keputusan (SK) Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2020 pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin di ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda), Balaikota Banjarmasin, Kamis (25/2/2021).

 
Surat Keputusan tersebut, diserahkan oleh Pelaksana Harian (Plh) Walikota Banjarmasin, Drs H Mukhyar M.Ap kepada perwakilan peserta yang menyelesaikan program pembibitan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI).
 
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, H Fendie beserta Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, H Slamet Begjo.
 
Pria yang akrab disapa Fendie tersebut, menuturkan Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perhubungan sudah menjalin kerjsama dengan Kementerian Perhubungan dalam pola pembibitan sumber daya manusia untuk mengisi formasi tenaga teknis di Dinas Perhubungan.
"Pada 3 tahun yang lalu MoU berjalan kita mendapat kuota 4 orang putra putri daerah kota Banjarmasin yang masuk pola pembibitan Kementerian Perhubungan," kata Fendie.
 
Ia berharap mendapat tambahan jumlah formasi penerimaan mahasiswa baru untuk pembibitan ditahun 2021 dan 2022 mendatang. "Mudah-mudahan tahun ini kita diberi lagi tambahan formasi untuk penerimaan mahasiswa baru yang jumlahnya tidak kurang 4 atau 5 orang," ujarnya. (Diskominfotik-Nt)
 
 


 

 

Mungkin gambar 1 orang dan berdiri

 

Mungkin gambar 1 orang dan berdiri

 

Mungkin gambar ‎satu orang atau lebih, orang berdiri, seragam militer dan ‎teks yang menyatakan '‎BANJAR Oו FENDIE‎'‎‎

 

Mungkin gambar 2 orang dan orang berdiri

 

 

Banjarmasin - Pemerintah kota Banjarmasin menggelar rapat evaluasi PPKM berskala mikro dan tindak lanjut terhadap kebijakan instruksi Menteri Dalam Negeri nomer 4 tahun 2021 di ruang rapat Berintegrasi, Balaikota Banjarmasin, Rabu (24/2/2021).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh) Walikota Banjarmasin, Drs H Mukhyar M.Ap, didampingi Letkol ARM Agung Nugroho Selaku Kepala Staf Kodim (Kasdim) 1007 Banjarmasin, dan turut hadir (PLT) Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Dolly Syahbana, sejumlah Kepala dan perwakilan SKPD kota Banjarmasin, serta para Camat di kota Banjarmasin.
 
Dalam paparannya, Drs Mukhyar M.Ap menjelaskan dirinya sudah berkoordinasi dengan Pj Gubernur Kalimantan Selatan dan mendapat arahan untuk tetap melanjutkan PPKM berskala mikro di Kota Banjarmsin sampai tanggal 8 Maret 2021 walaupun di intruksi Mendagri menjelaskan hanya untuk pulau Jawa dan Bali.
 
Kemudian, Mukhyar menjelaskan tiga hari kedepan vaksin untuk nakes sudah harus selesai, Pj Gubernur juga meminta bantuan kepada Kapolda dan Kasdim untuk membantu kesulitan dalam pelaksanaannya, termasuk suplai vaksinnya.
 
Mukhyar melanjutkan, Pj Gubernur turut meminta PPKM mikro selanjutnya untuk di perketat dan di intensifkan lagi seperti melakukan rajia yang tidak memakai masker termasuk di mall yang ada di Kota Banjarmasin.
 
"Nah itu penjelasan dari Pj Gubernur tadi malam, Mudah-mudahan kita bisa menindak lanjuti arahan beliau," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Dr. Machli Riyadi, S.H M.H menjelaskan nilai dan manfaat yang bagus terkait PPKM khususnya di Kota Banjarmasin, serta memperketat pelaksanan kegiatan yang merupakan bagian dari upaya pengendalian Covid-19 di Banjarmasin.
 
"Jadi kita akan melaksanakannya dan tadi sudah disepakati sesuai dengan intruksi itu bahwa akan berlangsung sampai dengan 8 maret 2021," paparnya
Kemudia, Machli menjelasakan dalam rapat tersebut menunjuk para Camat sebagai koordinarsi masing-masing kecamatan dalam pelaksanaan PPKM berskala mikro tersebut serta juga melibatkan pihak TNI dan Polri setempat.
 
"Kami dari Dinas Kesehatan mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang kegiatanya makro karna ini adalah skalanya mikro penguatan terhadap sosialisasi dan penegakan hukum, itulah sebenarnya poin yang bisa kita lakasanakan di Kota Banjarmasin melalui PPKM skala mikro dan makro," ungkapnya.
 
Machli menambahkan soal vaksinasi tahap kedua sampai akhir bulan Februari, maka dari itu ia memaksimalkan dan menyelesaikan vaksinasi seluruh target sasaran seluruh tenaga kesehatan terlebih dahulu, "kemudian setelah itu di awal bulan Maret vaksinasi buat pelayanan publik dan skala prioritas bagi lanjut usia (lansia)," pungkasnya. (Tim-Diskominfotik)
 


 
 
Mungkin gambar 1 orang, duduk dan dalam ruangan
 
 
Mungkin gambar satu orang atau lebih, orang duduk, orang berdiri, bunga dan dalam ruangan
 
 
Mungkin gambar 1 orang, berdiri, duduk dan dalam ruangan

Banjarmasin - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Banjarmasin menggelar donor darah bagi pedagang maupun warga pasar, kegiatan donor darah tersebut bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kecamatan Banjarmasin Tengah yang didukung oleh unit donor darah PMI Kota Banjarmasin.

 
Plt. Kepala Dinas Perdagin yang disampaikan oleh Kepala Bidang PSDP & Pasar Ichrom Muftezar mengungkapkan tujuan donor darah tersebut untuk mendekatkan pelayanan donor darah bagi pedagang dan warga pasar lainnya untuk membantu kekurangan stok darah di PMI saat pandemi ini. Selasa 23/02/21
Tezar mengungkapkan, dalam pelaksanaan donor darah kali ini terealisasi sebanyak 72 kantong darah dari target 100 kantong, kurangnya realisasi dikarenakan banyaknya pendonor berdarah AB yang terpaksa harus ditolak oleh petugas dikarenakan masih adanya stok darah golongan AB sebanyak 48 kantong di UDD PMI, sehingga dari 105 pendaftar hanya bisa teralisasi sebanyak 72 kantong darah saja, selain itu juga tinggi rendahnya HB dan tekanan darah mempengaruhi bisa tidaknya pendonor mendonorkan darahnya.
"Alhamdulillah acara donornya darah kali ini berjalan lancar walaupun tidak mencapai target tapi kami cukup mengapresiasi para pendonor yang datang, 72 kantong bukan jumlah yang sedikit, kami sangat bersyukur, untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pendonor yang telah meluangkan waktu dan mendonorkan darahnya untuk alasan kemanusiaan, begitu juga kepada donatur yaitu Alfamart yang telah menyiapkan paket sembako untuk para pendonor" ungkapnya
Sebagai Ketua Pengurus PMI Kecamatan Banjarmasin Tengah Tezar juga menyampaikan bahwa pelayanan donor darah bisa dilakukan setiap hari selama 24 jam di kantor UDD PMI Kota Banjarmasin Jl. S. Parman No. 14 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah, petugas UDD siap melakukan donor darah selama 24 jam. Kami terus melakukan koordinasi dengan Kepala UDD Kota Banjarmasin dr. Rama terkait ketersediaan stok darah dan plasma konvalesen di PMI, untuk itu kami terus menghimbau kepada masyarakat agar secara aktif dan rutin untuk mendonorkan darahnya, karena selain membantu masyarakat yang membutuhkan, donor darah juga menyehatkan.
"Begitu juga dengan donor plasma konvalesen, kami berharap masyarakat yang telah sembuh dari Covid-19 bisa dengan sukarela mendonorkan plasma konvalesennya melalui UDD PMI karena diyakini ini merupakan salah satu ikhtiar yang dapat menyembuhkan pasien yang terpapar Covid-19" tutupnya. (Tim-Diskominfotik)
 
 
Mungkin gambar satu orang atau lebih dan orang duduk
 
 
Mungkin gambar satu orang atau lebih, orang berdiri dan orang duduk
 
 
Mungkin gambar satu orang atau lebih dan orang berdiri
 
 
Mungkin gambar satu orang atau lebih dan orang berdiri
 
 
Mungkin gambar satu orang atau lebih dan orang duduk
 
 
Mungkin gambar satu orang atau lebih
 
 
Mungkin gambar satu orang atau lebih
 
 
Mungkin gambar satu orang atau lebih dan orang duduk
 
 
Mungkin gambar satu orang atau lebih, orang berdiri dan orang duduk
 
 
 

Banjarmasin - Pemerintah kota Banjarmasin mengikuti kegiatan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah terkait kesiapan sistem Online Single Subsmission (OSS) melalui virtual video conference di ruang Banjarmasin Command Center (BCC), Balaikota Banjarmasin, Selasa (23/2/2021).

 
 
Dari pihak Pemerintah Kota dalam kegiatan tersebut dihadiri, Pelaksana Harian (Plh) Walikota Banjarmasin, Drs H Mukhyar, M.Ap didampingi Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi, Dr H Muhammad Rusdi Aziz.
 
Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani mengungkapkan untuk melaksanakan Undang-Undang nomer 11 tahun 2020 serta PP nomer 5 tahun 2021 mengenai cipta kerja dan penyelenggaraan perizinan berusaha akan dibebankan kepada pendapatan dan belanja negara.
 
"Maka untuk pendanaan pengembangan sistem OSS akan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara," ungkap Menteri Keuangan Indonesia.
 
Lanjutnya, mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko tingkat Pemerintah daerah kota dan kabupaten dibebankan kepada APBD Pemerintah daerah kota dan kabupaten serta sumber lain.
 
"Untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko Pemerintah daerah kabupaten dan kota akan dibebankan pada APBD Kabupaten dan Kota serta sumber lain yang sah," pungkasnya
Kemudian, Sri Mulyani akan merevisi isi OSS yang ada di Kementerian Perekonomian sebagai dukungan agar menjadi satu sistem yang sama untuk menjalankan mandat PP nomer 5 tahun 2021 tersebut. (Diskominfotik-Nt)
 
 


 
 
Mungkin gambar layar dan teks yang menyatakan 'Menteri Keua. Participants (283) Find participant (PENGEMBANGAN O_Menteri Keuangan 1_GORONTALO_V GUBERN... 1_PEMDA DIY 1_Pemprov DKI Asisten Pereko... 1K _PEMPROV KALTENG 1_Provinsi Bali 18 1_Provinsi Bengkulu 1K 1_Provinsi Kalimantan Barat 1K 1K 1_Provinsi Kalimantan Timur 1_Provinsi Kalimantan Utara 1K 1_Provinsi Kepulauan Riau 1_Provinsi Nusa Tenggara Barat 1_Provinsi Sumatera Barat Invite Unmute Me'
 
 
Mungkin gambar satu orang atau lebih dan teks yang menyatakan '
 
 
Mungkin gambar layar dan dalam ruangan
 
 
Mungkin gambar 1 orang
 
 
 

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.