Januari 2019


BANJARMASIN – Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kalsel menyerahkan pengelolaan aset berupa Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 3 R, Reuse, Reduce, dan Recycle (mengurangi - menggunakan - daur ulang) ke Pemko Banjarmasin, Kamis (31/01).
Ada 5 TPS 3R yang kini menjadi aset Pemko Banjarmasin diantaranya, di kawasan Pemurus Dalam, Kawasan Gadang, Kawasan Basirih Selatan, Kawasan Tanjung Pagar, dan Kawasan Mantuil.
Selain itu, mereka juga menyerahkan bangunan Sanimas berjumlah sekira 6 unit yang berada di, Kelurahan Surgi Mufti, Kelurahan Basirih, Kelurahan Kelayan Timur, Kelurahan Kelayan Selatan, Kelurahan Sungai Jingah, dan Kelurahan Kelayan Timur.
Nilai seluruh aset yang dibangun melalui dana APBN sejak tahun 2012 hingga tahun 2017 itu sekira Rp4.950.000.000,-
Penyerahan aset yang ditandai dengan penandatangan yang dilakukan langsung Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina dengan Kasatker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Bidang Cipta Karya, Dinas PUPR Provinsi Kalsel, Patmo Suryo Wiharto. 
Menurut H Ibnu Sina, penyerahan hibah aset itu memang harus dilakukan, sehingga seluruh administrasi pencatatan tentang aset dapat berjalan sesuai dengan ketentuannya. “Saya kira memang tertib administrasi ini perlu. Kita ke depankan supaya aset-aset yang memang sudah harus masuk dipencatatan Pemko Banjarmasin dan juga aset aset yang harusnya sudah diserahkan oleh Pemko itu teradministrasi dengan baik,” ujarnya.
Ia berharap, dengan adanya penyerahan aset berupa TPS 3R dan Sanimas itu, ke depannya seluruh aset Pemko Banjarmasin bisa dibuka dengan menggunakan sistem on line, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui dan mempelajari seluruh aset milik Pemko Banjarmasin. “Kami berharap, ini bisa menjadi perbaikan ke depannya. Apalagi nanti berbasis aplikasi, supaya kita tidak di komplain masyarakat lagi, jadi warga yang ingin tahu atau ingin mempelajari tentang aset-aset pemerintah kota silakan, dan ini transparan saja,” ucapnya.
Keterbukaan informasi tentang aset milik daerah itu, terangnya lagi, merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan UU tentang Keterbukaan Informasi .
Patmo Suryo Wiharto pun menjelaskan, kegiatan serah terima fisik yang dilaksanakan itu untuk pembangunan di Kota Banjarmasin khususnya untuk sektor sanitasi. “Yang diserahkan ada dua, pertama adalah dokumen hibah yang akan menjadi aset langsung pemerintah kota tahun perolehan tahun 2012 sampai tahun 2017 terdiri dari 11 paket, 6 paket terkait dengan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), dan 5 TPS 3R paket untuk penanganan sampah skala kawasan 3R,” katanya.(humpro-bjm)









BANJARMASIN – Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina menyatakan dukungannya kepada Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Aperindo), yang menginginkan pemerintah segera turun tangan mengatasi masalah kenaikan harga tiket dan bagasi penumpang pesawat udara. “Saya sepakat dengan Asperindo yang telah melayangkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengatasi masalah turbelensi ekonomi atau naiknya biaya transportasi udara, dan bila dalam 15 hari tidak ditanggapi akan mogok kerja nasional,” ujarnya, saat membuka kegiatan Muswil ke V Asperindo, di Ball Room Hotel Aria Barito Banjarmasin, Kamis (31/01).
Dukungan yang diberikan orang nomor satu di Bumi Kayuh Baimbai ini memang cukup beralasan.  Pasalnya, dampak dari turbolensi ekonomi tersebut sangat berpengaruh terhadap perputaran roda perekonomian daerah. Salah satunya, menurunnya tingkat kunjungan wisatawan. Padahal, lanjutnya, saat ini Pemko Banjarmasin dan Pemprov Kalsel sedang giat-giatnya melakukan pembenahan di sektor pariwisata dan melahirkan para Wira Usaha Baru (WUB). “Semua bisa buyar bila situasi turbolensi ini tidak segera diatasi pemerintah, jadi harus segera mengambil tindakan, karena turboklensi ini sangat berdmpak,” ucapnya. Namun begitu, H Ibnu Sina tetap yakin, pemerintah dapat mengatasi masalah turbolensi tersebut secepatnya. Menyinggung tentang kegiatan Muswil ke V, mantan anggota DPRD Kalsel tiga periode ini mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus Asperindo yang melaksanakan kegiata tersebut. “Selamat bermuswil ke V DPW Asperindo Kalsel, mudahan dengan adanya forum ini dapat melahirkan ketua yang baru,” katanya. Kepala Dishub Kalsel H Rusdiansyah dalam sambutannya berharap dengan adanya Muswil tersebut, nantinya ketua bersama pengurus Awsperindo yang baru dapat menata dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. “Mudah-mudahan nantinya hasil Muswil ini bisa melahirkan pengurus seperti yang kita harapakan, bisa menata kembali Asperindo yang akhirnya nanti akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, yang kaitannya dengan penngiriman barang,” katanya. Sementara itu, panitia pelaksana Muswil ke V Asperindo mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan pembentukan pengurus baru masa periode 2019-2023, dengan tema Bersama Membangun Usaha yang Sehat untuk Meningkatkan Perekonomian Daerah Kalsel dalam Satu Kebersamaan Bersaing namun tetap Bersanding. Untuk diketahui, DPW Asperindo Kalsel menggelar Muswil ke V dengan tujuan memilih ketua baru periode 2019-223 menggantikan ketua lama yang telah dijabat H Achmad Suhanto selama dua periode. Asperindo adalah sebuah organisasi yang menaungi perusahaan jasa pengiriman ekspres pos dan logistik di seluruh Indonesia.(humpro-bjm).









BANJARMASIN - Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina bersama Wakil Walikota Banjarmasin H Hermansyah dan Forkopimda Kota Banjarmasin gelar Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah terkait evaluasi kegiatan Forkopimda tahun 2018 dan kegiatan Forkopimda dalam menghadapi persiapan Pilpres dan Pileg tahun 2019 di Cafe Nostalgia, Jalan Belitung Darat, Kota Banjarmasin, Rabu (30/01).
Orang nomor satu di kota berjuluk seribu sungai ini mengatakan, dalam rapat tersebut Forkopimda Kota Banjarmasin menyampaikan persoalan-persoalan yang sekiranya perlu diantisipasi bersama-sama. “Masing-masing dari Kapolres, Kajari, Dandim menyampaikan persoalan-persoalan yang sekiranya perlu kita antisipasi menjelang tahun politik, kita tidak ingin kecolongan misalnya kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan,” katanya. Ini yang ingin kita antisipasi, lanjutnya, kewaspadaan dini masyarakat ini penting untuk menjaga suasana. “Kami di level pemerintahan termasuk juga Forkopimda bersepakat untuk mengawal pelaksanaan Pilpres dan Pileg ini supaya bisa berjalan dengan aman dan lancar,” ujarnya.
Bahkan, usaha untuk menciptakan suasana Pilpres dan Pileg aman dan damai, Pemko Banjarmasin bersama Forkopimda Kota Banjarmasin melakukan kerja sama dengan alim ulama dan tokoh agama agar menyampaikan pesan-pesan damai untuk menjaga persatuan, persaudaraan, termasuk juga apabila ada yang berbeda pilihan, itu supaya tidak menimbulkan gesekan-gesekan sosial agar suasana ini bisa damai.(humpro-bjm)











BANJARMASIN – Meskipun angka inflasi di tahun 2018 lalu masih relatif rendah, namun menghadapi tahun 2019, Pemko Banjarmasin telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi menjaganya. 
Wakil Walikota Banjarmasin H Hermansyah dalam rapat rutin koordinasi Tim Pengendalian Infalasi Daerah (TPID) berharap, agar di tahun 2019 laju inflasi di kota berjuluk seribu sungai ini tetap terkendali. Dan ia juga berharap seluruh SKPD terkait untuk saling berkoordinasi dan bersinergi menjaganya. “Menjaga inflasi sangat penting karena ini berkaitan langsung dengan masyarakat, dan berkaitan juga dengan pembangunan. Oleh sebab itu, perlu sering-sering berkoordinasi, berkolaborasi, dan bersinergi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan berkaitan dengan perekonomian dan inflasi ini,” ujarnya, Rabu (30/01).
Dakam kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Baretlitbangda Kota Banjarmasin itu, ia juga berharap agar di tahun 2019 ini jalur perdagangan lintas darat di kota ini lebih diperhatikan. 
Terlebih dengan adanya pembangunan Jembatan Alalak, ia menginginkan agar seluruh komoditi, baik berupa barang dan makanan yang masuk ke kota ini tidak mengalami hambatan. “Tolong diperioritaskan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kota Banjarmasin ini. Dari keamanan tolong di back up berkaitan dengan distribusi barang dan makanan yang melalui Jembatan Alalak,” ucapnya.
Tak hanya jalur darat yang menjadi pusat perhatian, tetapi jalur laut dan sungai juga menjadi sasaran prioritasn pengamanan laju inflasi tim tersebut. Bahkan, H Hermansyah meminta agar wilayah Pelindo 3 juga perlu diperhatikan untuk jalur pendistribusian barang dan makanan. “Mengenai masalah inflasi ini juga berkaitan dengan keamanan, perekonomian, dan wilayah. “Kenapa berkaitan dengan wilayah. Karena Pelindo 3 adalah satu satunya jalan distribusi barang masuk dari luar Kota Banjarmasin, bahkan distribusi barang untuk ke Kalimantan Tengah. Makanya perlu kita koordinasikan,” jelasnya.
H Hermansyah pun mengingatkan kepada seluruh peserta rapat untuk benar-benar teliti dan fokus dalam menjaga laju inflasi. Sebab, terangnya, di Kota Banjarmasin tidak memiliki sumber daya alam seperti tambang, dan hutan, yang diandalkan Kota Banjarmasin dalam menjaga laju inflasi ini hanyalah dari sektor perdagangan dan jasa. “Perlu kita sadari, perlu kita ketahui bahwa Banjarmasin ini adalah Kota yang sudah begitu tua, 492 tahun umurnya, yang kita andalkan adalah perdagangan dan jasa kita tidak punya bahan tambang, hutan untuk menjaga stabilitas ekonomi,” pungkasnya. Dari data terhimpun, angka inflasi Kota Banjarmasin di Bulan Desember 2018 terhadap bulan sebelumnya sekira 0,70 persen. Kemudian angka inflasi Kota Banjarmasin pada Bulan Desember 2018 terhadap Desember 2017 sekira 2,63 persen. Dan angka inflasi Kota Banjarmasin Bulan Desember 2018 terhadap Desember 2018 atau Inflasi tahun ke tahun sekira 2,63 persen.(humpro-bjm)









BANJARMASIN – Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina meninjau langsung tempat pengungsian atau yang disebut rumah ramah gempa untuk para korban bencana gempa Lombok, Selasa (29/01).
Sekira 250 rumah ramah gempa yang terletak di Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ini dibangun oleh Kementerian BUMN dan Sinergi BUMN, selain di Desa Kekait, sebanyak 1300 rumah tersebut juga tersebar ditiga titik lainnya, yaitu sebanyak 250 rumah di Guntur Macan (Lombok Barat), 700 rumah di Sembalun (Lombok Timur), dan 300 rumah di Pemenang (Lombok Utara). Gempa Lombok berkekuatan 7 SR beberapa waktu yang lalu mengakibatkan ratusan ribu jiwa penduduk harus mengungsi, sekira 12 ribu jiwa dari 3000 kepala keluarga diantaranya harus mengungsi ke rumah ramah gempa yang tersebar di empat titik tersebut. Dalam kegiatan tersebut, turut berhadir Asisten I Bidang Pemerintahan Sosial Gazi Akhmadi, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Banjarmasin Iwan Ristianto, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Subhan Nor Yaumil, dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Banjarmasin H Anshari.(humpro-bjm)

















BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan sejumlah bantuan untuk meringankan beban korban bencana gempa Lombok beberapa waktu yang lalu.
Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina bersama Jajaran Pemerintah Kota Banjarmasin diantaranya Asisten I Bidang Pemerintahan Sosial Gazi Akhmadi, Kepala BagianTata Pemerintahan Kota Banjarmasin Iwan Ristianto, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Subhan Nor Yaumil, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Banjarmasin H Anshari, Sekretaris Dewan Esya Zain Hafizie, dan Kepala Bidang Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Kota Banjarmasin Aep Ruhya bertolak ke Mataram untuk menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (29/01).
Bersama dengan rombongan, Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina diterima langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat H Zulkieflimansyah bersama Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat Ahmad Masyhuri, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat H Supran, dan BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat di ruang kerja Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Jalan Pejanggik Nomor 12, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Subhan Nor Yaumil menyerahkan bantuan berupa uang tunai secara simbolis kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat H Supran untuk para korban bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina mengatakan jumlah dana yang diberikan Pemerintah Kota Banjarmasin keseluruhan berjumlah 500 juta rupiah. “Kami di anggaran perubahan 2018 sempat menganggarkan 500 juta rupiah untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Lombok khususnya yang terkena dampak gempa,” katanya.
Sebetulnya tidak dilihat dari nominalnya, lanjutnya, tapi lebih daripada kepedulian Pemerintah Kota Banjarmasin dan warga Kota Banjarmasin maupun Kalimantan Selatan untuk membantu atau meringankan beban saudara-saudara kami yang berada di Lombok khususnya yang terkena dampak dari bencana gempa tersebut.(humpro-bjm)














Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.