Desember 2019


BANJARMASIN – Harga Sembilan Bahan Pokok (Sembako) di Kota Banjaramsin menjelang pergantian tahun stabil. Hal ini diketahui setelah Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina, Sekda Kota Banjarmasin H Hamli Kursani dan instansi terkait lingkup Pemko Banjarmasin melakukan kunjungan untuk mengetahui langsung harga Sembako di kawasan Pasar Antasari Banjarmasin, Jumat (27/12).
Menurut H Ibnu Sina, suasana perayaan natal dan menjelang tahun baru 2020 ini tidak terlelalu mempengaruhi harga kebutuhan pokok. Kalau toh ada harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan, namun hal tersebut tidak terlalu tinggi, sehingga dapat disimpulkan sampai saat ini semua harga kebutuhan pokok stabil. “Kami berharap suasana ini bisa dipertahankan tetap stabil,” ujarnya.
Salah satu pedagang beras di pasar tersebut mengatakan, harga beras di Kota Banjarmasin tidak mengalami kenaikan. Pasalnya, rata-rata hasil panen padi para petani di Kalsel tahun ini bagus. “Untuk tahun baru kemungkinan tidak naik, tapi sebenarnya kenaikan beras itu tergantung hasil panen, jadi kalau hasil panennya bagus, harga beras tidak mahal,” ujarnya pria yang enggan menyebutkan namanya ini. Dari hasil pemantauan tersebut, untuk bahan pokok seperti daging harga jualnya sekira Rp120 ribu hingga Rp130 ribu per kilogram. Sedangkan untuk harga ayam dikisaran Rp38 ribu sampai Rp40 ribu per ekornya. Kemudian, untuk harga cabai relative stabil yakni dengan kisaran harga Rp20 ribu hingga Rp40 ribu per kilogram, sedangkan harga cabai rawit sekira Rp50 ribu per kilogram. Selain melihat langsung harga Sembako, saat itu orang nomor satu di kota berjuluk seribu sungai ini juga berdialog dengan masyarakat yang ada di kawasan pasar tersebut.(humpro-bjm)





















BANJARMASIN - Tiga SKPD lingkup Pemko Banjarmasin mendapat penghargaan dari Inspektorat Kota Banjarmasin atas keberhasilannya melakukan pengelolaan anggaran dan manajemen perkantoran. Ketiga instansi tersebut antara lain, Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) Kota Banjarmasin, sebagai auditan terbaik hasil pengawasan Inspektorat Pemko Banjarmasin tahun 2019. Kemudian Kecamatan Banjarmasin Barat, sebagai auditan terbaik hasil pengawasan Inspektorat Pemko Banjarmasin tahun 2019. Dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kota Banjarmasin, sebagai auditan terbaik hasil pengawasan Inspektorat Pemko Banjarmasin tahun 2019. Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina, saat kegiatan Gelar Pengawasan di Balai Kota Banjarmasin H Ibnu Sina. Menurut H Ibnu Sina, proses pengawasan merupakan sebuah siklus yang rutin dilakukan pemerintahaan, dengan tujuan untuk memberikan control dan solusi atas jalannya siklus penganggaran dan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan gelar pengawasan merupakan wujud pemutakhiran data dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh Aparat Pemeriksa Interen Pemerintah (APIP) kepada objek pemeriksa. “Ini proses untuk menegaskan bahwa seluruh aktifitas yang terselenggara telah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga pengawasan berfungsi sebagai penilaian apakah setiap unit kerja telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjadi tanggung jawab masing-masing,” ungkapnya, saat menyampaiakan sambutannya, Kamis (26/12).
Orang nomor satu di kota berjuluk seribu sungai ini berharap, dengan adanya kegiatan gelar pengawasan ke depannya bisa lebih memberikan evaluasi dan pembinaan, kepada seluruh aparatur pemerintahan lingkup Pemko Banjarmasin. Selain itu, ia juga berharap, tidak ada lagi jajaran pemerintah kota yang berurusan dengan aparat hukum. “Mudah-mudahan Kota Banjarmasin cukup dengan semua pembelajaran ini, termasuk dengan DPRD, mudah-mudahan itu yang terakhir terjadi,” tungkasnya.
Inspektur Kota Banjarmasin, James Fudhoil, mengatakan, pengawasan dalam sisi manajemen merupakan bagian dari Planning, Organiting, Actuating, dan Controling (POAC), dimana fungsi kontroling dilihat dari sisi peraturan pemerintah adalah kepengawasan. Hal ini sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 380 ayat 1, Pasal 216 ayat 3, kemudian Pasal 209 ayat 2 dan juga Pasal 213 Undang-undang 23 tahun 2014. “Jadi inilah yang menjadi landasan hukum kami dalam rangka untuk menyampaikan laporan,” katanya.(humpro-bjm)





















BANJARMASIN - Mulai hari Kamis (26/12) operasional Kantor Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, resmi dipindahkan ke lokasi baru. Bagi masyarakat Kelurahan Telawang yang memerlukan pelayanan, bisa segera datang ke alamat kantor baru tersebut di Jalan Dahlia, Gang Budaya ujung, Kecamatan Banjarmasin Barat. Bangunan berlantai dua dengan pondasi panggung yang berdiri di atas lahan milik Pemko Banjarmasin itu, dinilai sangat refresentatif. Betapa tidak, selain cukup dekat dengan pemukiman penduduk, kantor yang dibangun oleh kontrakan pelaksana CV Subur Makmur Karya Bersama dan Konsultan Pengawas CV Ghani Teknik Konsultan, dengan anggaran 2.450.916.000, juga diklaim sebagai satu-satunya kantor pemerintahan di Kota Banjarmasin yang ramah lingkungan dan ramah difabel. Penyempurnaan fasilitas public di kantor itu akan terus dilakukan Pemko Banjarmasin. Tahun 2020 nanti, rencanannya di halaman depannya akan dibangun Taman Bermain Ramah Anak. “Rasanya tidak salah kalau ini adalah Kantor Kelurahan paling megah di Banjarmasin. Mudah-mudahan kehadiran kantor baru ini memberikan semangat baru dan juga pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat kita, sehingga keberadaan kantor ini bukan secara fisik saja megah, tetapi juga secara pelayanan semakin maju, semakin mudah dan semakin cepat,” ujar H Ibnu Sina.
Dijelaskannya, Kantor Kelurahan Telawang saat ini merupakan contoh bangunan yang benar di Banjarmasin. Mengapa demikian, sebab, jelas H Ibnu Sina, di bawah bangunan tersebut tetap dibiarkan aliran air mengalir, sehingga jaringan air tetap berfungsi dengan baik. Memang, dalam Perda Kota Banjarmasin boleh melakukan penimbunan tanah di halaman rumah, tetapi kisarannya hanya 30 persen dari luas keseluruhan tanah. Tujuan dari dikeluarkannya Perda tersebut, agar ekosistem bawah air dan lingkungan terutama sistem jaringan air sungai dan drainase tetap berfungsi baik. “Kalau alam dilawan pasti dia akan melawan. Kalau sungai itu diuruk, maka nanti akan melawan pada saatnya mungkin akan banjir, akan tergenang, sehingga kemudian ini menjadi perhatian kita, saya berharap jaringan aliran sungai di sini dan aliran airnya tetap dipelihara dengan sebaik-baiknya,” harapnya.
Dalam kegiatan yang dihadiri Assisten Bidang Pemerintahan Setda Kota Bnajarmasin, Kabag Pemerintahan Dolly Sahbana, Kabag Pembangunan dan para Lura se Kecamatan Banjarmasin Barat itu, pemimpin Bumi Kayuh Baimbai ini juga menyinggung tentang beberapa fasilitas untuk penyadang difabel yang telah disediakan di kantor tersebut. Katanya, bangunan yang dikhusukan untuk para penyandang disabilitas itu sengaja dibangun dengan tujuan untuk mempermudah mobilitas para penyandang difabel yang ingin mendapatkan pelayanan di kantor kelurahan tersebut. “Ini adalah bagian dari komitmen pemerintah kota untuk membangun sarana publik yang ramah disabilitas, dan mereka adalah warga kota juga yang punya hak sama untuk mendapatkan pelayanan,” tungkasnya.
Camat Banjarmasin Barat Hj Karlina menjelaskan, pembangunan Kantor Kelurahan Telawang dilaksanakan sejak 22 Juli 2019 tepatnya setelah proses pemenang lelang di tetapkan. Waktu pelaksanaannya, ucapnya, dilaksanakan selama 150 hari kaleder dan dalam pembangunannya didampingi oleh TP4D dari Kejaksaan.(humpro-bjm)





















Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.