April 2017






Walikota Banjarmasin Ibnu Sina menegaskan, di Indonesia,  kota dengan destinasi wisata sungai itu hanya ada di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalsel.
Penegasan tersebut disampaikannya mengingat, hingga kini belum ada satu pun kota di Indonesia yang mengklaim daerah mereka sebagai kota wisata sungai. “Kami sudah sepakat dengan DPRD Kota Banjarmasin, pada tahun 2025 nanti kita akan membangun Banjarmasin sebagai kota sungai dan pusat ekonomi.  Mari kita sama-sama menjadikan Banjarmasin sebagai kota sungai terindah se Indonesia,” ujarnya, saat menyampaikan sambutannya dalam kegiatan Dies Natalis XX Politeknik Negeri Banjarmasin, di Aula Serba Guna, Politeknik Banjarmasin, Kamis (27/04).
Dalam kegiatan yang dirangkai dengan Penadatangan Kesepakatan (MoU) antara Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dengan Politeknik Negeri Banjarmasin itu, Ibnu Sina juga mengajak, seluruh lapisan masyarakat di Kota Banjarmasin, agar selalu mempromosikan Kota Banjarmasin sebagai kota wisata sungai. “Katakan dengan semua orang, bila ingin melihat sungai yang indah, datang saja ke Kota Banjarmasin,” katanya.
Menyinggung tentang MoU tentang program kerjasama pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia dibidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat pada jurusan akutansi program studi D3 komputerisasi akutansi Politeknik Negeri Banjarmasin, yang telah dilaksanakan, Ibnu Sina kembali menyatakan, MoU dimaksudkan untuk mewujudkan kerjasama dalam upaya nyata menciptakan iklim yang mampu merangsang terselenggaranya usaha yang kokoh, berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
Hal lain yang juga disampaikannya dalam kegiatan yang dihadiri Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, Subhan Noor Yaumil itu, tentang pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam mempercepat pembangunan di era otonomi daerah dan era pasar dunia seperti saat ini.
Hal senada juga dikatakan Asisten Bidang Hukum dan Politik, Setda Provinsi Kalsel, H M Hawari. Menurutnya, sebagai sebuah lembaga, pendidikan yang terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu dan teknologi Politeknik Banjarmasin harus memiliki spirit yang besar untuk mencerdaskan bangsa.
Dijelaskannya, sumber daya manusia berkualitas merupakan modal pembangunan dan menjadi barometer kemajuan sebuah daerah. “Begitu pentingnya sumber daya manusia maka poin pertama misi Pemprov Kalsel adalah mengembangkan sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil,” katanya, saat membacakan sambutan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor.
Namun begitu, lanjutnya, menciptkan sumber daya berkualitas itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tapi harus dilakukan secara bersama-sama termasuk oleh Politeknik Negeri Banjarmasin.




Walikota Banjarmasin Ibnu Sina menyatakan, ada enam sektor utama yang harus difokuskan semua stakeholder dalam memacu investasi di Kota Banjarmasin.

Hal ini, katanya,  sejalan dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo, yang ingin semua daerah di Indonesia dapat memacu investasinya. “Kota Banjarmasin memiliki visi dan misi untuk menjadi kota perdagangan yang melahirkan wirausaha baru dan pengembangan pariwisata berbasis sungai. Karena itu, kami sangat sepakat dengan arahan dari Bapak Presiden yang ingin semua daerah fokus pada enam sektor pendongkrak ekonomi,” ujarnya saat dikonfirmasi usai menghadiri kegiatan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) tahun 2018, yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (26/04).

Enam sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap perekonomian tersebut antara lain, industri pengolahan terutama non migas, pertanian, perdagangan, informasi dan komunikasi, konstruksi, serta jasa keuangan.

Dalam kegiatan tersebut, dirumusankan juga perencanaan untuk tahun 2018 nanti yang terangkum dalam sepuluh program prioritas pembangunan nasional dengan cakupan, bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi dan ketahanan pangan, kemudian  penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman, pembangunan wilayah, serta politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Untuk diketahui, kegiatan  yang dihadiri 548 kepala daerah se Indonesia itu, selain untuk mendengarkan arahan dari Presiden Joko Widodo terkait Rancangan Awal RKP Tahun 2018, dan menghasilkan rumusan pembangunan tahun depan, juga disampaikannya penerima APN kategori, Penyusunan Dokumen RKPD Provinsi Terbaik. Penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Terbaik. Penyusunan Dokumen RKPD Kota Terbaik. Provinsi dengan Inovasi dalam Perencanaan Terbaik. Kabupaten dan Kota dengan Inovasi dalam Perencanaan Terbaik. Provinsi dengan Perencanaan Progresif.

Di tingkat Provinsi Kalsel, Kota Banjarmasin telah berhasil meraih  penghargaan terbaik pertama untuk kategori penyusunan Dokumen RKPD yang diserahkan langsung oleh Gubernur Kalsel H Sabirin Noor kepada Sekretaris Daerah Hamli Kursani mewakili Walikota Banjarmasin.

Musrenbangnas bertema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dihadiri juga oleh Wakil Presiden RI Yusuf Kalla, para Pimpinan Lembaga Negara, para Menteri, Gubernur, Sekjen, Sesmen,Sestama, Kepala Bappeda Provinsi dan pejabat eselon I dan II lingkup Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dan Aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) Versi 4 di Aula Kayuh Baimbai Pemko Banjarmasin, Kamis 27 April 2017.

Hadir pada acara ini Wakil Walikota Banjarmasin Hermansyah, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Hj. Mira Farialini, S.Pd, MM, Narasumber Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Gatot Pambudi Putranto, Ketua LPSE Provinsi Kalimantan Selatan Ir. Fahrurazi, Kepala SOPD dan PPTK Pemerintah Kota Banjarmasin dan Rekanan Perusahaan.

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa serta terwujudnya pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah yang cepat, akurat, dan akuntabel. Pemerintah telah mengeluarkan PERPRES Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa, juga telah merilis aplikasi SPSE versi 4 sebagai aplikasi yang memudahkan pemerintah dalam melaksanakan barang/jasa.

PERPRES Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tujuannya adalah mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada setiap tahun anggaran dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan seluruh PBJP melalui sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement) dengan memperkenalkan SPSE Versi 4, mengikuti perkembangan teknologi dalam percepatan pengadaan barang dan jasa.

Dalam sambutannya Wakil Walikota Banjarmasin Hermansyah menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin menyambut baik dan mendukung PERPRES dan aplikasi yang baru ini. Melalui sosialisasi ini diharapkan Pemerintah Kota Banjarmasin terutama kepala OPD dan seluruh jajarannya serta pejabat atau yang ditunjuk sebagai PPK, Kelompok Kerja, Bendahara serta Staf yang ditugaskan mengelola pengadaan barang dan jasa dapat mengetahui dan mampu melaksanakan tugas yang dibebankan dengan baik dan sesuai aturan.

“Diingatkan kepada seluruh POKJA di Pemerintah Kota Banjarmasin untuk segera menata, membenahi khususnya sistem ini agar bisa bersinergi dan berkomunikasi dengan LPSE supaya bisa memenuhi target”, ujar Hermansyah.

Diakhir sambutan Wakil Walikota Banjarmasin Hermansyah secara resmi membuka Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dan Aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) Versi 4.

Sebagai narasumber pada kegiatan ini Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Gatot Pambudi Putranto dan Ketua LPSE Provinsi Kalimantan Selatan Ir. Fahrurazi. (Humpro-Bjm).






BANJARMASIN - Walikota Banjarmasin Ibnu Sina menghadiri Rapat Koordinasi Basis Tunggal Geopasial. Rapat tersebut bertujuan untuk mensingkronkan data antara milik Pemko Banjarmasin, PDAM dan data dari Konsultan.

Rapat yang berlangsung di Aula Peertemuan Kantor PDAM Banjarmasin itu, dihadiri juga oleh Dirut PDAM Bandarmasih, Muslih, Kadis Kominfotik Pemko Banjarmasin Hermansyah, dan sejumlah pejabat lingkup Pemko Banjarmasin, Selasa (11/04)

Dalam kesempatan tersebut, Ibnu Sina menyatakan dukungannya dengan kegiatan singkronisasi data tersebut, asalkan dalam pengelolaannya sejalan dengan konsep program smart city.

Untuk diketahui, Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, atau di atas permukaan bumi, yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan karakteristik objek alam atau buatan manusia yang berada di bawah, atau di atas permukaan bumi. 

Informasi Geospasial atau disebut juga IG adalah DG, yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.(humpro-bjm)

Foto HumasProtokol Banjarmasin Baiman.

Foto HumasProtokol Banjarmasin Baiman.

Banjarmasin – Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2016 dalam sidang paripurna ke-4, bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD kota Banjarmasin, Selasa (11/04). Ibnu juga menyampaikan bahwa LKPJ tersebut telah diserahkan kepada dewan sejak 20 Maret 2017 kemaren, akan tetapi penyampaiannya belum dilaksanakan dalam sidang paripurna.

“Sebenarnya kita telah menyerahkan LKPJ sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan dan mencari kesepakatan yang pas serta keputusan dari Badan Musyawarah (Banmus) dewan tentang kapan penyampaian LKPJ secara resmi dalam sidang paripurna.” Ujar Ibnu

Beliau juga menegaskan 2016-2017 merupakan langkah awal pemahaman dalam mengwujudkan kota Banjarmasin. serta mengharapkan agak seluruh pihak terkait terutama pemerintah kota Banjarmasin, bersama-sama bisa membangun kota Banjarmasin yang barasih wan nyaman didukung dengan masyarakat yang cerdas dan beriman.

“Hal yang terpenting adalah kinerja Para Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah (SOPD) yang ada di lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin termasuk SOPD yang abru terbentuk, dan kita berusaha untuk belari dalam penerapan visi-misi pada tahun 2017 ini” ungkap Ibnu

Iwan Rusmali, Ketua DPRD Kota Banjarmasin menyepakati akan membahas LKPJ tersebut secara internal sesuai dengan tata tertib yang berlaku.

Dalam rapat paripurna kali ini juga membahas penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan serta Rekreasi serta penyampaian beberapa Raperda yang di wakili oleh Asisten Bidang Ekonomi dan PembangunanH. Hamdi. (Humpro-Bjm)





BANJARMASIN - Walikota Banjarmasin Ibnu Sina menyatakan, pengendalian pertumbuhan penduduk, pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas di Kota Banjarmasin berhasil. Hal ini, lanjutnya, ditandai dengan meningkatnya jumlah akseptor KB baru yang melampaui target capaian kinerja. “Saat ini jumlah akseptor KB baru Kota Banjarmasin sebanyak 28.042. Padahal target peserta KB baru yang ditetapkan hanya berjumlah 27.547. Dengan adanya capaian tersebut, maka total persentasi capaian kinerja untuk akseptor KB Baru berjumlah 101.80 persen,” ujarnya, saat menyampaikan sambutannya dalam kegiatan Pembukaan Rapat Koordinasi Daerah Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tingkat Kota Banjarmasin, di aula Pasadena, Banjarmasin, Selasa (11/04).

Dijelaskannya, program KB merupakan program nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Nasional tahun 2009-2014. “Program tersebut dilanjutkan di RPJM tahun 2016-2021, yang dengan tegas mengamanatkan kebijakan pembangunan KB diarahkan kepada pengendalian pertumbuhan penduduk serta meningkatkan keluarga kecil yang berkualitas,” jelasnya.

Dikatakannya lagi, selama ini program KB tak hanya berhasil menurunkan tingkat kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk saja, tetapi juga telah mengubah pandangan hidup penduduk terhadap nilai anak, kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

Meski begitu, Ibnu Sina mengakui, bila capaian keberhasilan tersebut tidak datang dengan sendirinya, melainkan dikarenakan ada banyak hal yang menyebabkan program KB berhasil, diantaranya, adanya komitmen dari pemerintah, kemudian berjalannya kegiatan advokasi dan KIE yang sistematis dan bekesinambungan, adanya petugas penyuluh KB yang handal dan sistem penggerakan peran serta masyarakat yang kuat. “Dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan program KB khususnya di kabupaten dan kota tercermin dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, Pemda, provinsi dan Pemda kabupaten dan kota yang menetapkan KB,” terangnya.

Ibnu Sina berharap, kedepannya capaian program KB di Kota Banjarmasin baik secara kuantitas maupun kualitas dapat lebih berhasil. “Kegiatan evaluasi program merupakan salah satu mekanisme operasional program KB nasional yang hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga menghasilkan kesepakatan operasional yang dilaksanakan dengan hasil optimal,” pungkasnya.

Kegiatan yang dihadiri Ketua TP PKK Kota Banjarmasin Hj Siti Wasilah itu, dirangkai dengan penandatanganan kesepakatan (MoU) DPPKBPM dengan Yayasan Pendidikan (Stikes, Akbid Sari Mulia), dan penandatanganan KKP dengan Ka UPT KB Kecamatan se Kota Banjarmasin yang disaksikan langsung oleh Ibnu Sina.(humpro-bjm)

Displaying 1.JPG

Displaying 2.JPG

Displaying 5.JPG

Displaying 6.JPG

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina meresmikan Rumah Pintar Pemilu (RPP) WASAKA Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin, Selasa 11 April 2017.

Rumah Pintar Pemilu merupakan program dari KPUD dan telah dilaksanakan sejak Tahun 2015. Tahun 2016 dilaksanakan di KPU Provinsi, Kota/Kabupaten di Indonesia. Tahun 2017 KPU Kota Banjarmasin ditunjuk sebagai Pilot Project di Kalimantan Selatan beserta Kota Banjabaru, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Batola. Pada Tanggal 13 April 2017 untuk pertama kalinya akan dilakukan sosialisasi bagi pemilih pemula dan pelajar, kerjasama anatar KUP Kota Banjarmasin dengan Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin. Wasaka selain sebagai semboyan perjuangan masyarakat Kalimantan Selatan waja sampai kaputing. Wasaka merupakan kepanjangan Wawasan Kapamiluan.

RPP kedepannya menjadi sumber informasi yang mendidik dan memberikan pengetahuan tentang sejarah dan perkembangan demokrasi di tingkat nasional dan lokal. Dan menjadi pusat pendidikan, tempat belajar dan mendorong lahirnya para pemilih pintar/Smart Voter. Serta mampu menjawab isu-isu kepemiluan yang tumbuh berkembang ditingkat nasional menjelang even pemilihan umum serentak Tahun 2019, dan pilkada serentak Tahun 2020.

Tujuan Rumah Pintar Pemilu adalah meningkatkan partisipasi pemilu baik secara kualitas dan maupun kuantitas, pusat informasi kepemiluan, mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemilu dan demokrasi, memperkenalkan nilai-nilai dasar pemilu dan demokrasi, meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi dan menanamkan kesadaran nilai-nilai demokrasi.

Dalam sambutannya Walikota Banjarmasin Ibnu Sina menyampaikan ucapan terima kasih kepada KPU Kota Banjarmasin, para komisioner dan sekretariat KPU Kota Banjarmasin yang bisa mewujudkan Rumah Pintar Pemilu (RPP) “Wasaka”.

Semoga Rumah Pintar Pemilu ini bisa bermanfaat bagi pemilih-pemilih pemula. Juga sejarah tentang kepemiluan di Kota Banjarmasin bisa terdokumentasikan dengan baik. Dan RPP sebagai tempat untuk pembelajaran bagi calon penyelenggara dan para pemilih.

Dengan adanya RPP ini dapat melibatkan SOPD terkait Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menambah koleksi dan alat peraga. RPP memberi kesempatan kepada pelajar di Kota Banjarmasin sebagai pemilih yang cerdas, dan sebagai media pembelajaran dalam berdemokrasi.

RPP sebagai pusat edukasi pendidikan pemilih, juga diharapkan menjadi pusat pembelajaran learning centre tentang kepemiluan dan demokrasi baik tingkat nasional, regional dan lokal.

“Semoga pihak perpustakaan, pihak kampus dan kalangan yang berkaitan dengan dunia politik dapat berkontribusi untuk melengkapi koleksi, sumbangsih pemikiran positif lainnya guna menyemarakkan rumah pintar pemilu ini”, ujar Ibnu Sina.

Peresmian Rumah Pintar Pemilu Wasaka ditandai dengan pembukaan selubung oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina didampingi Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Selatan Dr. Hj. Masyitah Umar, M.Hum, Ketua TP PKK Kota Banjarmasin dr. Siti Wasilah, M.Si, Med, Ketua KPU Kota Banjarmasin Drs. Bambang Budianto, M.Si, FKPD dan Anggota DPRD Kota Banjarmasin. Dan pemotongan pita oleh Ketua TP PKK Kota Banjarmasin dr. Siti Wasilah, M.Si, Med.

Pada kesempatan ini rombongan meninjau Rumah Pintar Pemilu Wasaka yang didalamnya terdapat informasi sejarah pemilu, simulasi TPS, sistem dan tahapan pemilu.

Hadir pada acara ini Ketua TP PKK Kota Banjarmasin dr. Siti Wasilah, M.Si, Med, Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Selatan Dr. Hj. Masyitah Umar, M.Hum, Perwakilan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua KPU Kota Banjarmasin Drs. Bambang Budianto, M.Si dan Jajarannya, FKPD, Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Perwakilan KPU Kota/Kabupaten Se Kalimantan Selatan, Kepala SOPD dan Camat Kota Banjarmasin. (Humpro-Bjm)

Displaying 20170411_085003.jpg

Displaying DSCN7284.JPG

Displaying DSCN7290.JPG

Displaying DSCN7291.JPG

Displaying DSCN7296.JPG

Displaying DSCN7305.JPG

Displaying DSCN7317.JPG

BANJARMASIN - Ada hal menarik saat Walikota Banjarmasin Ibnu Sina berada di Denmark, tepatnya ketika ia bertemu dengan Duta Besar RI untuk Denmark dan Lithuania, Muhammad Ibnu Said.

Dalam pertemuan tersebut Ibnu Sina memberikan sebuah kenang-kenangan kepada Muhammad Ibnu Said, berupa sehelai kain sasirangan khas Kota Banjarmasin.

Tak mengira akan mendapatkan oleh-oleh khas kota seribu sungai, Duta Besar itu terkejut bercampur senang.

Ia kemudian menawarkan kepada Ibnu Sina akan menyediakan sebuah stand khusus untuk Kota Banjarmasin di kedutaan Denmark, yang bisa digunakan untuk memajang kain sasirangan dan batu-batuan permata khas Kota Banjarmasin dan Kalsel.

Tawaran tersebut, tentu saja tak disia-siakan Ibnu Sina. Orang nomor satu di Kota Banjarmasin ini pun menyatakan akan segera mengisi stand tersebut dengan produk-produk unggulan Kota Banjarmasin yang salah satunya kain sasirang. “Nanti kami akan melengkapinya juga dengan informasi wisata dan kerajinan khas lainnya,” ucap Ibnu Sina.

Seperti diketahui, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mendapat undangan kehormatan dari Kedutaan Denmark (Royal Danish Ambassy) di Jakarta, untuk mengikuti Program Pemecahan Masalah Sampah.

Selain Walikota Banjarmasin, pihak Kedutaan Denmark juga mengundang Pemerintah Kota Jakarta, Tangerang, Makassar, Cilacap, Provinsi Jabar, Provinsi Jateng, Provinsi Sulut, kemudian Kemenko Maritim, dan Kemenko Ekonomi serta Kementerian ESDM.

Selama berada di Denmark, ada beberapa kegiatan yang dilakukan orang nomor satu di Kota Banjarmasin itu, diantaranya kunjungan ke Kota Copenhagen, untuk mempelajari pengelolaan sampah skala kota.

Menurut Ibnu Sina, dalam pertemuannya dengan Pemerintah Kota Copenhagen, ia banyak mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan sampah. Satu diantaranya tentang pembiayaan atau penarikan pajak sampah.

Di kota yang mayoritas masyarakatnya menggunakan sepeda ini, jelasnya, besaran pembiayaan atau penarikan pajak sampahnya sekira Rp6 juta per tahun atau sekitar Rp500 ribu per bulan. “Untuk jumlah penduduknya hampir sama dengan Kota Banjarmasin yakni sekitar 600 ribu jiwa, tapi penarikan pajak sampah berbeda dengan di Kota Banjarmasin. Di kawasan tempat tinggal kami hanya sekitar Rp50 ribu per bulan,” kata Ibnu Sina

Selain di Kota Copenhagen, Ibnu Sina juga mengunjungi Kota Odense. Kota yang berjarak sekira 80 km dari Kota Copenhagen itu, Ibnu Sina ini kembali mengorek informasi tentang tentang pengelolaan sampah.

Dikatakannya, masyarakat Kota Odense memiliki kesadarannya yang sangat tinggi tentang kebersihan lingkungan. Hal tersebut bisa dilihat dari cara mereka mengelola sampah dengan membuangnya sesuai jenisnya ke dalam 32 buah kontainer yang tersedia, kemudian membawa sendiri ke Tempat Pembuangan Sampah (TPA).

Tak puas hanya melihat pengelolaan sampah di Kota Odense, mantan anggota DPRD Kalsel ini lalu melanjutkan kegiatannya dengan melihat langsung TPA yang menggunakan system sanitary landfill.

Hal menarik yang ditemukan di TPA tersebut, terangnya, selain menghasilkan gas metan yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dan pemanas ruangan, TPA tersebut juga dijadikan perbukitan hijau dan asri untuk rekreasi warga kota.

Puas mendapatkan beragam informasi tentang pengelolaan sampah di TPA tersebut, Ibnu Sina melanjutkan perjalananya dengan mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, Amager Resource Center (ARC), yang setiap tahun membakar 435.ribu ton sampah dan memproduksi 135 MW listrik serta 766 MW pemanas (heat) untuk 140.ribu pelanggan rumah tangga. Selanjutnya, Ibnu mengunjungi Danish Energy Agency. 

Di negara tersebut, Ibnu Sina juga mengikuti presentasi di House of Green (State of Green) di DAKOFA. Dan dalam kesempatan tersebut, ia secara khusus memberikan souvenir kain sasirangan kepada Mr Soren Freil dari Kementerian Lingkungan dan Pangan.(humpro-bjm)


Banjarmasin – Pemerintah di seluruh indonesia mulai bergerak dalam memberantas korupsi. Salah satunya pembentukan Tim Satgas Saber Pungli di berbagai daerah. Program terbaru yang akan di luncurkankan adalah pendidikan sejak dini tentang anti korupsi kepada anak-anak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melirik kota Banjarmasin sebagai Pilot Projects pelaksanaan program tersebut.

Hal ini di tegaskan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, H. Hamli Kursani setelah pertemuan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Tim KPK, Kamis (06/04) bertempat diruang rapat integrasi Pemerintah Kota Banjarmasin.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Inspektur Inspektorat Kota Banjarmasin, James Fudhoil Y. Dan Kepala Dinas Pendidikan, Totok Agus D, Sekda kota Banjarmasin menyambut baik akan program tersebut. Mengingat hal terseubt sangatlah penting dikenalkan kepada anak-anak yang nantinya menjadi generasi penerus bangsa.

“Perlu adanya pemberian materi tersebut, sehingga anak-anak generasi bangsa ini bisa mengerti dan memahami apa sebenarnya yang tidak boleh dilakukan, terutama seperti kegiatan yang bersifat korupsi.” Ujar Hamli

Pertemuan ini juga dalam rangka memasyarakatkan program pencegahan korupsi dibidang pendidikan. KPK akan membentuk tata kelola sekolah yang berintegrasi dengan pemerintah kota Banjarmasin terutama dinas terkait. Direncanakan program ersebut diberikan kepada pendidikan anak-anak dari tingkat PAUD sampai dengan SMA dan akan menjadi salah satu Rencana Aksi Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.(Humpro-Bjm)




Banjarmasin – Sepulang dari pertemuan Program Pemecahan Masalah Sampah yang dilaksanakan di Denmark, Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina, bersama para Pejabat Esselon II dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin merumuskan beberapa Issue Strategis Prioritas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021. 

Hal ini juga menjadi salahsatu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin 2016-2021.

Dalam pertemuan yang diselenggarakan diruang Rapat Sekretaris daerah Kota Banjarmasin, Senin (10/04), Ibnu sina lebih menegaskan bahwa kota Banjarmasin yang memiliki daya tahan atau resfirasi sebagai kota sungai, menjadi salahsatu isu yang sangat penting.

“Isu strategis tersebut perlu kita kemas dengan baik dan bagus, maka isu tersebut bisa menjadi salah satu isu nasional, tinggal bagaimana pemerintah serta masyarakat menjembatani dalam hal publikasinya.” Ujar Ibnu

Beberapa issue strategis prioritas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin 2016 – 2021 lainya seperti, Kekurangan Air Baku dan instrusi air laut, banjir / genangan pasang surut, sampah dan pencemaran udara. 

Ibnu juga mengharapkan bahwa isu-isu ini telah lulus seleksi konferhensif, dan menjadi pertimbangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam menyusun strategis tersebut. 

Diharapkan dengan adanya kesepakan dan komitmen dari seluruh SKPD serta instansi Vertikal dan BUMD Kota Banjarmasin, isu strategis tersebut bisa ditangani dengan baik.

Beberapa tugas pokok yang perlu diselesaikan oleh pemerintah kota Banjarmasin diantaranya, kerusakan sumberdaya alam dan keanekaragama hayati, pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup yang berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup, mendapat perhatian publik, serta memiliki tingkat urgenitas yang tinggi dan segera ditangani.











BANJARMASIN - Ketua TP PKK Kota Banjarmasin Hj Siti Wasilah menyatakan komitmennya untuk menjadi mitra terbaik Pemko Banjarmasin dalam membangun kota seribu sungai. Komitmen tersebut, diucapkannya saat Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 45 tingkat Kota Banjarmasin, yang berlangsung di Siring Balai Kota Banjarmasin, Senin (10/04).

Tak hanya itu, Hj Siti Wasilah juga berharap, seluruh anggota TP PKK Kota Banjarmasin tidak hanya terpaku pada program-program kegiatan yang ada, tetapi juga harus kreatif dalam mengembangkan program yang tertulis dalam 10 program pokok PKK. “Saya harap anggota TP PKK tidak terbelenggu hanya dengan program kegiatan saja. Karena di dalam 10 Program Pkok PKK terdapat program unggulan, program prioritas, dan program lain yang bisa dikembangkan secara kreatif,” ujarnya.

Kegiatan yang dihadiri Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Hamli Kursani itu, dan istri Wakil Gubernur Kalsel Rosdeawati itu, juga dirangkai dengan penandatangan kerjasama (MoU) untuk mendukung program pelaksanaan IVA Tes, antara TP PKK Kota Banjarmasin dengan Yayasan Kanker Indonesia.

Tak hanya itu, juga digelar beragam produk pangan oleh anggota TP PKK Kelurahan se Kota Banjarmasin dan penyerahan 1000 paket sembako gratis dari Pemprov Kalsel untuk keluarga kurang mampu.

Sementara itu, Ibnu Sina, menanggapi komitmen yang dilontarkan Ketua TP PKK untuk menjadi mitra terbaik Pemko Banjarmasin, menyatakan, hal tersebut merupakan bentuk sinergisitas antara TP PKK Kota Banjarmasin dengan jajaran Pemko Banjarmasin. “PKK akan menjadi mitra terbaik dan strategis bagi Pemko Banjarmasin dalam mewujudkan pembangunan di Kota Banjarmasin,” katanya, saat menyampaikan sambutannya.

Namun begitu, ia tetap berpesan agar seluruh anggota TP PKK Kota Banjarmasin untuk lebih memahami peran dan tugas para ASN Pemko Banjarmasin, yang berusaha mewujudkan visi dan misi pemerintah kota. “Karena kita akan berlari mewujudkan visi dan misi, jadi tolong pahami bila para ASN Pemko Banjarmasin agak terlambat pulang ke rumah,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut orang nomor satu di Kota Banjarmasin ini juga menghimbau, agar seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan bersama-sama mewujudkan visi dan misi PKK sesuai dengan semboyan di dalam lagu mars PKK.

Sementara itu, Wakil Ketua II TP PKK Kota Banjarmasin Hj Aneta Olfah dalam laporannya mengatakan, maksud diselenggarakannya kegiatan HKG tingkat Kota Banjarmasin itu diantaranya, meningkatkan semangat pengabdian kader PKK dan untuk memasyarakatkan gerakan PKK Kota Banjarmasin.

Rangkaian lain dalam acara yang dihadiri Wakil Ketua I TP PKK Kota Banjarmasin Hj Siti Fatimah, dan Forkopimda Kota Banjarmasin itu adalah lomba pantun serta penyerahan hadiah untuk lomba Kesekretariatan dan Administrasi kepada Ketua TP PKK Kecamatan BanjarmasinTimur, hadiah lomba PKDRT kepada Ketua TP PKK Kecamatan Banjarmasin Tengah, hadiah lomba UP2K kepada Ketua TP PKK Kecamatan Banjarmasin Selatan, hadiah lomba Hatinya PKK kepada Ketua TP PKK Kecamatan Banjarmasin Utara, dan hadiah lomba IVA Tes kepada ketua TP PKK Kota Banjarmasin.(humpro-bjm)

Displaying 4U6A6704.JPG

Displaying 4U6A6753.JPG

Displaying 4U6A6816.JPG

Displaying IMG_7446.JPG

BANJARMASIN - Kerja keras jajaran TP PKK Kota Banjarmasin untuk menjadi yang terbaik di Kalsel, tak sia-sia. Buktinya, dalam berbagai ajang kegiatan lomba yang dilaksanakan di tingkat Provinsi Kalsel, mereka berhasil meraih beragam penghargaan. Bahkan, dalam lomba Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) tingkat Provinsi Kalsel, TP PKK yang dipimpin Hj Siti Wasilah ini berhasil meraih juara pertama.

Lomba lain yang juga berhasil dimenangkan TP PKK kota seribu sungai diantaranya, juara dua untuk ketegori lomba IVA TEST, juara tiga lomba UP2K, juara harapan pertama lomba HATINYA PKK, dan juara harapan dua lomba administrasi.

Penyerahan penghargaan atas prestasi yang diraih TP PKK Kota Banjarmasin itu, dilakukan oleh Ketua TP PKK Provinsi Kalsel Hj Raudatul Janah Sahbirin Noor, dan diterima langsung oleh Hj Siti Wasilah di dua kegiatan berbeda, pertama saat kegiatan Pertemuan Rutin 4 Bulan di Gedung Mayang Maurai, Komplek Garuda Maharam, Kabupaten Balangan, Jumat (07/04), dan pada peringatan puncak Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 45 Tahun 2017 tingkat Provinsi Kalsel, di Halaman Kantor Bupati Balangan, Sabtu (08/04).

Menurut Hj Siti Wasilah, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi TP PKK Provinsi yang menilai kegiatan yang dilaksanakan TP PKK Kota Banjarmasin berjalan dengan baik dan berhasil. “Alhamdulillah kita mendapat apresiasi disemua lomba, terima kasih banyak untuk semua anggota TP PKK Kota Banjarmasin atas kerjasama dan kerja kerasnya” ujarnya.

Dalam kegiatan yang hadiri Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Hamli Kursani, Hj Raudatul Janah Sabirin Noor menyatakan, sebagai Ketua TP PKK tingkat provinsi Kalsel, ia akan selalu berusaha mendorong setiap daerah untuk berinovasi pengembangkan kreatifitas program sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing. “Tumbuhkan ide-ide inovatif seraya kembangkan jalinan kerjasama dengan mitra kerja PKK dalam rangka pengembangan dan akselerasi program-program PKK,” katanya dalam sambutannya di kegiatan HKG PKK di Balangan.

Selain itu, Istri Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor ini juga menginginkan, TP PKK se Kalsel untuk membuat program pelatihan teknis dan manajerial, dengan tujuan agar semua anggota TP PKK mengetahui, beresdia dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya.

Raudatul Janah juga menghendaki, melalui tema kegiatan “Dengan HKG ke 45 tahun 2017, Kita Lakukan Akselerasi Program-Program PKK untuk Mewujudkan Visi dan Misi Gerakan PKK”, seluruh TP PKK bisa memberikan bimbingan, pembinaan dan fasilitas yang berkelanjutan kepada kader-kader PKK, termasuk kader Dasawisma.

Diingatkannya kembali, sejumlah program kerjasama yang telah dilaksanakan perjanjiannya dengan beberapa kementerian, hendaknya dioperasionalkan sampai di tingkat daerah dan diakselerasikan, dipercepat dan disukseskan bersama-sama. “Saya menghimbau agar dalam pelaksanaan program-program PKK sedapat mungkin mengurangi program yang bersifat seremonial. Sudah saatnya kita perlu mengimbangi prinsip kebijakan pemerintah dalam melaksanakanprogram-programnya, meskipun kita menyesuaikannya dengan skala gerakan PKK,” katanya. (humpro-bjm)

Displaying PKK Menang.jpeg

Displaying PKK Menang1.jpeg

Displaying PKK Menang2.jpeg

Displaying PKK Menang5.jpeg

Displaying PKK Menang7.jpeg

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.