BANJARMASIN – Sebagai ujung tombak pelayanan publik, para Camat dan
Lurah se Kota Banjarmasin dituntut bisa menghadirkan pelayanan terbaik
untuk masyarakat.
Makanya, agar pelayanannya dapat berjalan maksimal, Pemko Banjarmasin melaksanakan kegiatan studi komparasi ke Pemko Bandung.
Dipimpin Wakil Walikota Banjarmasin H Hermansyah, para Camat dan Lurah se Kota Banjarmasin mengunjungi Pemko Bandung, untuk mengetahui tentang Program Inovasi Pembangunan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK).
Program tersebut, selain meningkatkan mutu pelayanan publik juga berimbas kepada peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
Menurut Asisten Bidang Pemerintahan Kota Bandung, Dadang, PIPPK adalah program lama yang baru dilaksanakan Pemko Bandung dimasa kepemimpinan Walikota saat ini.
Dalam proses bekerja saat ini, jelasnya, Pemko Bandung menerapkan sebuah pola yang disebut 3 pilar yakni, desentralisasi, inovasi dan kolaborasi. “Dengan desentralisasi kegiatan-kegiatan yang tadinya ditangani oleh OPD-OPD, saat ini sudah banyak dikerjakan dikewilayahan, salah satu contohnya program PIPPK ini,” ujarnya, saat menerima kedatangan rombongan Pemko Banjarmasin di Auditorium Pemko Bandung, Rabu (31/10).
Diterangkannya, dengan adanya program PIPPK, maka setiap RW mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah Rp100 juta per tahun, LPM kelurahan Rp100 juta pertahun, PKK kelurahan Rp100 juta pertahun dan karang taruna kelurahan Rp100 juta pertahun. “Jadi tidak kurang dari Rp200 milyar Pemko Bandung berikan untuk kegiatan PIPPK,” katanya.
Untuk pilar kedua yakni inovasi, katanya lagi, OPD di lingkungan Pemko Bandung setiap tahun minimal harus bisa menggulirkan satu inovasi. “Dengan konsep inilah dalam kurun waktu 5 tahun, tidak kurang 350 penghargaan baik provinsi, nasional maupun Internasional kita raih, dan alhamdulillah kemarin kami mendapatkan 3 penghargaan dari LKPP,” ujarnya
Sedangkan pilar ketiga yakni kolaborasi, ucapnya, adalah kegiatan pemerintahan yang berkolaborasi dengan unsur-unsur atau stakeholder di luar pemerintahan, baik dengan swasta, masyarakat, media maupun lainnya. “Inilah konsep yang dipakai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, mudah-mudahan hal ini bisa mempercepat proses pembangunan di Kota Bandung,” tandasnya.
Wakil Walikota Banjarmasin H Hermansyah menyatakan sangat tertarik dengan program PIPPK yang dimiliki Pemko Bandung.
Karena itu, ia berharap dengan adanya kegiatan tersebut jajaran Pemko Banjarmasin dapat menyerap lebih banyak ilmu peningkatan pelayanan publik dengan Pemko Bandung. “Ini menjadi bekal kami nanti agar seluruh Lurah dan Camat dalam menjalankan pemerintah bisa lebih baik lagi dan lebih maju lagi, khususnya berkaitan dengan inovasi-inovasi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat untuk kita semua,” katanya.(humpro-bjm).
Makanya, agar pelayanannya dapat berjalan maksimal, Pemko Banjarmasin melaksanakan kegiatan studi komparasi ke Pemko Bandung.
Dipimpin Wakil Walikota Banjarmasin H Hermansyah, para Camat dan Lurah se Kota Banjarmasin mengunjungi Pemko Bandung, untuk mengetahui tentang Program Inovasi Pembangunan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK).
Program tersebut, selain meningkatkan mutu pelayanan publik juga berimbas kepada peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
Menurut Asisten Bidang Pemerintahan Kota Bandung, Dadang, PIPPK adalah program lama yang baru dilaksanakan Pemko Bandung dimasa kepemimpinan Walikota saat ini.
Dalam proses bekerja saat ini, jelasnya, Pemko Bandung menerapkan sebuah pola yang disebut 3 pilar yakni, desentralisasi, inovasi dan kolaborasi. “Dengan desentralisasi kegiatan-kegiatan yang tadinya ditangani oleh OPD-OPD, saat ini sudah banyak dikerjakan dikewilayahan, salah satu contohnya program PIPPK ini,” ujarnya, saat menerima kedatangan rombongan Pemko Banjarmasin di Auditorium Pemko Bandung, Rabu (31/10).
Diterangkannya, dengan adanya program PIPPK, maka setiap RW mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah Rp100 juta per tahun, LPM kelurahan Rp100 juta pertahun, PKK kelurahan Rp100 juta pertahun dan karang taruna kelurahan Rp100 juta pertahun. “Jadi tidak kurang dari Rp200 milyar Pemko Bandung berikan untuk kegiatan PIPPK,” katanya.
Untuk pilar kedua yakni inovasi, katanya lagi, OPD di lingkungan Pemko Bandung setiap tahun minimal harus bisa menggulirkan satu inovasi. “Dengan konsep inilah dalam kurun waktu 5 tahun, tidak kurang 350 penghargaan baik provinsi, nasional maupun Internasional kita raih, dan alhamdulillah kemarin kami mendapatkan 3 penghargaan dari LKPP,” ujarnya
Sedangkan pilar ketiga yakni kolaborasi, ucapnya, adalah kegiatan pemerintahan yang berkolaborasi dengan unsur-unsur atau stakeholder di luar pemerintahan, baik dengan swasta, masyarakat, media maupun lainnya. “Inilah konsep yang dipakai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, mudah-mudahan hal ini bisa mempercepat proses pembangunan di Kota Bandung,” tandasnya.
Wakil Walikota Banjarmasin H Hermansyah menyatakan sangat tertarik dengan program PIPPK yang dimiliki Pemko Bandung.
Karena itu, ia berharap dengan adanya kegiatan tersebut jajaran Pemko Banjarmasin dapat menyerap lebih banyak ilmu peningkatan pelayanan publik dengan Pemko Bandung. “Ini menjadi bekal kami nanti agar seluruh Lurah dan Camat dalam menjalankan pemerintah bisa lebih baik lagi dan lebih maju lagi, khususnya berkaitan dengan inovasi-inovasi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat untuk kita semua,” katanya.(humpro-bjm).
Posting Komentar