BANJARMASIN – Menjadi yang terbaik itu tidaklah mudah. Perlu kerja keras,
dedikasi dan pengorbanan. Begitulah yang dihadapi para punggawa
Pelayanan Pengaduan Setda Kota Banjarmasin.
Sejak dibentuk awal tahun 2017 lalu, pengaduan yang masuk dalam salah satu sub bagian Humas dan Protokol Pemko Banjarmasin ini, terus melakukan pembenahan dan pelayanan kepada publik kota seribu sungai.
Tepat satu tahun berjalan, di awal tahun 2018 ini, Subbag Pengaduan yang dipimpin Kasubag Pelayanan Pengaduan Novri Gitayanti S.Ikom, M.I.Kom, berhasil mendapat apresiasi dari pemerintah pusat sebagai kota yang memiliki salah satu Sub Bagian Pelayanan Pengaduan terbaik dari 10 instansi pemerintah di Indonesia.
Hebatnya, apresiasi tersebut tak hanya diberikan Kemenpan RB saja, tetapi pihak internasional juga memberikan apresiasi kepada Pemko Banjarmasin.
Melalui USAID Cegah yang bermarkas di Amerika Serikat, Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina diundang ke negara Paman Sam untuk mengikuti Public Lecture tentang complain handling system e-lapor dan public feedback to improve goverment di TBA KBRI Washington DC.
Orang nomor satu di Bumi Kayuh Baimbai itu, berangkat ke Amerika Serikat bersama Deputi Kantor Staf Presiden RI Darmawan Prasojo, Anggota Ombudsman RI Dadan S Suharmawijaya, Asisten Deputi KEMENPAN RB RI, M Imanuddin, sejak hari Selasa (14/03).
Di sana, H Ibnu Sina, selain belajar tentang sejarah pengaduan, juga melakukan presentasi dan diskusi dengan beberapa kalangan, mulai dari mahasiswa Indonesia yang belajar di negara tersebut, hingga para reporter senior VOA. “Dari diskusi tentang pelayanan pengaduan diketahui, di Amerika Serikat pejabat khusus yang bekerja untuk pelayanan pengaduan dan tindaklanjutnya selama 24 jam. Kemudian kesimpulan lain yang dapat diambil dalam diskusi tersebut adalah perlunya seorang pemimpin yang mampu menjalankan regulasi konsisten, “ ujar H Ibnu Sina.
Sementara itu, salah seorang reporter senior VOA Abdul Nur Adnan yang sangat tertarik dengan keindahan sungai di Kota Banjarmasin menanyakan, rencana penataan kawasan sungai di Banjarmasin yang menurutnya bisa menjadi Venesia van East.
Bahkan, ia juga mengusulkan perbaikan model klotok (perahu bermesin) dan kebersihan sungai.
Begitu pula dengan Rias Samahu, mahasiswa yang juga ASN Pemkab Alor, NTT menayakan tentang kewajiban Pemkab untuk menerapkan aplikasi LAPOR dan tantangan SDM internal Pemda.
Hal menarik lainnya, lanjut mantan anggota DPRD Kalsel ini lagi, ternyata Amerika Serikat tidak memiliki lembaga Ombudsman tapi dengan pengalaman ORI sehingga orang bisa "curhat".
Dan Amerika Serikat, lanjutnya, punya pengalaman panjang tentang public complaint dan memerlukan biaya besar untuk menjadi seperti saat ini. “Kita tidak harus melalui itu, cukup dengan aplikasi saat ini LAPOR. Sukses LAPOR tergantung komitmen pemimpin dan koordinasi antar dinas,” ucapnya.
Selain belajar tentang tata kelola pelayanan pengaduan, Walikota Banjarmasin ini juga belajar tentang sejarah pengaduan di Amerika Serikat. Pengaduan muncul pertama kali di Kota Boston menggunakan sistem manual dengan 10 orang pekerja yang bekerja 24 jam.
Keluhan yang banyak saat itu tentang salju yang belum disingkirkan dan jalan yang berlobang. “Dalam perkembangannya kemudian muncul hotline 311 dan website serta mobile. Saat ini ada pula portal USA.GOV yang dilaunching pada tahun 2000 via e-gov act, dikelola oleh General Service Administration,”.
Selain melakukan diskusi di KBRI di TBA KBRI Washington DC, H Ibnu Sina juga melakukan presentasi dan diskusi di MSI Jane Wiseman at Harvard University Kennedy School of Goverment. “Topik dalam diskusi di universitas itu tentang strategi kepemimpinan, masalah kebocoran dana, tentang transparansi, dan tentang pembelajaran dari Kota Jersey NJ tentang e gov dan aplikasi lainnya di office of innovation,” jelasnya.
Pointer lain yang diberikan suami Hj Siti Wasilah saat itu tentang pengaduan yang ada di Kota Banjarmasin adalah, LAPOR sangat membantu menampung pengaduan.(humpro-bjm)
Sejak dibentuk awal tahun 2017 lalu, pengaduan yang masuk dalam salah satu sub bagian Humas dan Protokol Pemko Banjarmasin ini, terus melakukan pembenahan dan pelayanan kepada publik kota seribu sungai.
Tepat satu tahun berjalan, di awal tahun 2018 ini, Subbag Pengaduan yang dipimpin Kasubag Pelayanan Pengaduan Novri Gitayanti S.Ikom, M.I.Kom, berhasil mendapat apresiasi dari pemerintah pusat sebagai kota yang memiliki salah satu Sub Bagian Pelayanan Pengaduan terbaik dari 10 instansi pemerintah di Indonesia.
Hebatnya, apresiasi tersebut tak hanya diberikan Kemenpan RB saja, tetapi pihak internasional juga memberikan apresiasi kepada Pemko Banjarmasin.
Melalui USAID Cegah yang bermarkas di Amerika Serikat, Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina diundang ke negara Paman Sam untuk mengikuti Public Lecture tentang complain handling system e-lapor dan public feedback to improve goverment di TBA KBRI Washington DC.
Orang nomor satu di Bumi Kayuh Baimbai itu, berangkat ke Amerika Serikat bersama Deputi Kantor Staf Presiden RI Darmawan Prasojo, Anggota Ombudsman RI Dadan S Suharmawijaya, Asisten Deputi KEMENPAN RB RI, M Imanuddin, sejak hari Selasa (14/03).
Di sana, H Ibnu Sina, selain belajar tentang sejarah pengaduan, juga melakukan presentasi dan diskusi dengan beberapa kalangan, mulai dari mahasiswa Indonesia yang belajar di negara tersebut, hingga para reporter senior VOA. “Dari diskusi tentang pelayanan pengaduan diketahui, di Amerika Serikat pejabat khusus yang bekerja untuk pelayanan pengaduan dan tindaklanjutnya selama 24 jam. Kemudian kesimpulan lain yang dapat diambil dalam diskusi tersebut adalah perlunya seorang pemimpin yang mampu menjalankan regulasi konsisten, “ ujar H Ibnu Sina.
Sementara itu, salah seorang reporter senior VOA Abdul Nur Adnan yang sangat tertarik dengan keindahan sungai di Kota Banjarmasin menanyakan, rencana penataan kawasan sungai di Banjarmasin yang menurutnya bisa menjadi Venesia van East.
Bahkan, ia juga mengusulkan perbaikan model klotok (perahu bermesin) dan kebersihan sungai.
Begitu pula dengan Rias Samahu, mahasiswa yang juga ASN Pemkab Alor, NTT menayakan tentang kewajiban Pemkab untuk menerapkan aplikasi LAPOR dan tantangan SDM internal Pemda.
Hal menarik lainnya, lanjut mantan anggota DPRD Kalsel ini lagi, ternyata Amerika Serikat tidak memiliki lembaga Ombudsman tapi dengan pengalaman ORI sehingga orang bisa "curhat".
Dan Amerika Serikat, lanjutnya, punya pengalaman panjang tentang public complaint dan memerlukan biaya besar untuk menjadi seperti saat ini. “Kita tidak harus melalui itu, cukup dengan aplikasi saat ini LAPOR. Sukses LAPOR tergantung komitmen pemimpin dan koordinasi antar dinas,” ucapnya.
Selain belajar tentang tata kelola pelayanan pengaduan, Walikota Banjarmasin ini juga belajar tentang sejarah pengaduan di Amerika Serikat. Pengaduan muncul pertama kali di Kota Boston menggunakan sistem manual dengan 10 orang pekerja yang bekerja 24 jam.
Keluhan yang banyak saat itu tentang salju yang belum disingkirkan dan jalan yang berlobang. “Dalam perkembangannya kemudian muncul hotline 311 dan website serta mobile. Saat ini ada pula portal USA.GOV yang dilaunching pada tahun 2000 via e-gov act, dikelola oleh General Service Administration,”.
Selain melakukan diskusi di KBRI di TBA KBRI Washington DC, H Ibnu Sina juga melakukan presentasi dan diskusi di MSI Jane Wiseman at Harvard University Kennedy School of Goverment. “Topik dalam diskusi di universitas itu tentang strategi kepemimpinan, masalah kebocoran dana, tentang transparansi, dan tentang pembelajaran dari Kota Jersey NJ tentang e gov dan aplikasi lainnya di office of innovation,” jelasnya.
Pointer lain yang diberikan suami Hj Siti Wasilah saat itu tentang pengaduan yang ada di Kota Banjarmasin adalah, LAPOR sangat membantu menampung pengaduan.(humpro-bjm)
Posting Komentar