BANJARMASIN – Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor menyerahkan plakat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina. Plakat tersebut diberikan mengingat kota berjuluk seribu sungai dinilai telah berhasil melakukan kesesuaian laporan keuangan berstandar akutansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektifitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan di Gedung Idham Chalid Sekda Provinsi Kalsel juga dirangkai dengan penandatangan MoU kerjasama antara Kota Banjarmasin dengan Pemprov Kalsel. “Berbagai kesepakatan dalam MoU, segera kita implementasikan melalui berbagai program dan kegiatan yang terencana, jelas, terukur dan tepat sasaran,” ujar H Sahbirin Noor.
Selain Kota Banjarmasin, 12 kabupaten, kota se Kalsel lainnya juga mendapatkan penghargaan yang sama. Bahkan, beberapa daerah kabupaten mendapatkan tropy dari Gubernur Kalasel lantaran dinilai berhasil atas kinerja stunting terintegrasi tingkat kabupaten, kota se Kalsel. “Khusus penanganan lebih lanjut masalah stunting, angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, angka rata-rata lama sekolah, dan permasalahan lain yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan, maka Tim Penggerak PKK dapat menjadi mitra kerja strategis kita,” ucapnya, saat menyampaikan sambutannya dalam Rakor Kepala Daerah se Kalsel, Kamis (10/10).
Dikatakannya lagi, PKK merupakan organisasi yang mengakar hingga kelapisan masyarakat terbawah, atau lebih dikenal dengan sebutan kelompok dasawisma. Data-data yang dicatat oleh kelompok dasawisma, ucapnya lagi, lebih lengkap dan akurat. “Saya yakin, data yang tepat dan akurat, akan melahirkan kebijakan pembangunan yang lebih bermutu dan menyentuh permasalahan yang dihadapi oleh rakyat. ketika kebijakan pembangunan tepat sasaran, maka kesejahteraan dan pelayanan masyarakat akan lebih baik,” katanya.
Hal lain yang disampaikan orang nomor satu di Bumi Lambung Mangkurat ini adalah keinginannya untuk mendapat predikat daerah aman dalam Pilkada tahun 2020 nanti, dan tentang permasalahan bencana.
Penanganan bencana alam seperti Karhutla, banjir dan tanah longsor, jelasnya, perlu adanya penanganan bersama antara Pemprov Kalsel dengan kabupaten, kota. “Karhutla sepertinya akan berakhir pada Oktober ini. Secara umum, pada tahun ini kita bisa mengendalikan Karhutla di Provinsi Kalsel dan beberapa bulan ke depan, daerah kita kemungkinan akan menghadapi ancaman bahaya banjir dan tanah longsor, seiring dengan tibanya musim hujan,” ujarnya.
Bencana banjir dan tanah longsor, tuturnya lagi, memerlukan antisipasi sejak dini, mulai dari pencegahan hingga penanganan, terhadap masyarakat yang terdampak banjir dan tanah longsor. Dengan begitu ketika ada bencana banjir atau tanah longsor, provinsi dan kabupaten, kota sudah siap menanganinya. “Dari rapat koordinasi kepala daerah ini, penanganan masalah karhutla, banjir, tanah longsor dan bencana alam lainnya, kiranya bisa kita siapkan secara lebih baik dan terencana,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Setda Pemprov Kalsel, Ahmad Yani dalam laporannya mengatakan, kegiatan rapat koordinasi kepala daerah se Kalsel tahun 2019 ini untuk mempercepat wujud kesejahteraan masyarakat, melalui peningkataan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah. Efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan dalam daerah, dan antar daerah, termasuk salah satunya sinegitas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, kota, dalam rangka pelaksanaan program pembangunan yang berorientasi pada program kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang optimal, serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu caranya dengan penyelenggaraan kerjasama daerah, dengan maksud untuk memantapkan hubungan antar daerah, menserasikan pembangunan daerah, dan mensinergikan potensi antar daerah. “Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya membangun sinergitas antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi Kalimantan selatan, menginisiasikan kerja sama peningkatan sejahtera masyarakat, di Provinsi Kalimantan Selatan, antara gubernur dengan bupati dan walikota sekalimantan selatan,” katanya.(humpro-bjm)
Posting Komentar