BANJARMASIN – Rencana Pulau Kalimantan dijadikan sebagai Ibukota Negara, akhirnya masuk dalam pembahasan dikegiatan Konsultasi Regional, dalam rangka Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, di Ball Room Hotel Novotel, Balikpapan. Dalam salah satu sambutannya saat pembukaan kegiatan tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menilai, Program Pemprov Kalsel yakni menyatukan lima wilayah terdiri 2 kota dan 3 kabupaten menjadi kawasan Metropolitan yang disebut Banjarbakula (Kota Banjarmasin-Kota Banjarbaru-Kabupaten Banjar–Kabupaten Barito Kuala- dan Tanah Laut) sangat relevan dengan rencana pemerintah pusat tersebut. Hingga 5 tahun ke depan, jelas Bambang lagi, pembangunan di Indonesia , selain mengutamakan pembangunan manusia, fokus utama lain yang akan dilakukan pemerintah adalah membangun infrastruktur. Karena itu, ia berharap, pembangunan infrastruktur di Pulau Kalimantan harus diutamakan. “Saya berharap pembangunan infrastruktur di Kalimantan yang lebih utama dalam rangka menunjang perekonomian. Kita tak ingin Kalimantan hanya dikenal sebagai pemasok bahan mentah, tapi nantinya bisa menghasilkan barang yang sudah bernilai tambah,” ujarnya, Selasa (20/08).
Harapan lain yang disampaikan Bambang dalam kegiatan yang dihadiri Gubernur serta para Bupati dan Walikota se Kalimantan, yang salah satunya adalah Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina itu adalah, agar ke depannya perekonomian Kalimantan tidak hanya tergantung pada harga batubara dan sawit, tetapi perlu stabilitas dalam menunjang peningkatan perekonomian. Apa yang disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, juga beberapa kali disinggung Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina dalam kesempatan berbeda. Katanya, memasuki usia kemerdekaan yang ke 75 di tahun 2020 nanti, SDM Indonesia harus lebih unggul, terlebih dengan adanya isu pemindahan Ibukota negara ke Pulau Kalimantan yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo, itu artinya kutub pertumbuhan Indonesia akan berpindah ke Pulau Kalimantan. Karena itu, selain harus unggul dalam hal SDM, pembangunan infrastruktur di pulau ini juga harus lebih ditata dan diutamakan, sehingga konsep pemindahan tersebut tidak hanya sekedar memindahkan, tetapi betul-betul menata pembangunan. “Kalimantan Selatan dahulunya adalah ibukota Provinsi Borneo, dengan Kota Banjarmasin sebagai Ibukota Kalimantan, jadi harus siap untuk mewujudkan cita-cita besar Indonesia untuk lebih baik lagi ke depan yaitu Ibukota Negara yang tidak hanya sekedar memindah tetapi betul-betul menata pembangunan,” ujarnya, usai kegiatan Detik-Detik Proklamasi di Halaman Balai Kota Banjarmasin, baru-baru tadi. Dari informasi terhimpun, kegiatan Konsultasi Regional dalam rangka Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) itu bertujuan, untuk menghimpun masukan dan menyamakan persepsi dari para pelaku pembangunan. Selain itu, kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk menggali permasalahan yang menghambat pertumbuhan dan investasi, pengembangan antarwilayah untuk mengurangi kesenjangan, pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi dan pelayanan besar, peningkatan kualitas dan daya saing manusia, revolusi mental, isu bencana, perubahan iklim dan lingkungan hidup, stabilitas Polhuhankam, Pelayanan Publik, serta pemindahan ibukota negara. (humpro-bjm)
Posting Komentar