ACT ADM Airsoft AKBP Aksi Cepat Tanggap Al-Qur'an Ambulan Sungai Anak Yatim Antara Digital Media APBD apbmi APEKSI Apel Apel Gabungan Asisten 1 Bidang Pemerintahan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Audiensi B2W Badminton Baiman BAMARA Banjarmasin Banjir bank kalsel Bank Sinarmas Syariah Bansos Bantuan BAPPEDALITBANG baznas BEA Cukai Bencana Alam BerAKHLAK bersholawat BIAN Bimtek BKPRMI BMKG Borneopedia BPBD BPD BPK/PMK BPKPAD BPN BPS Brainstorming BSF Budaya dan Wisata Bulutangkis Bunda PAUD CHSE Covid cpns Damkar Daring dau Dewan Kelurahan Dinas Kesehatan Dinkes DIPA Dirgahayu Disabilitas Disbudporapar Disbupdar diseminasi Diskominfotik diskusi Disperdagin Dispora DKP3 Dokpim doorprize DPC DPKP DPMPTSP DPPKBM DPPKBPM DPRD dpw DWP Ekonomi EKPPD Eksploitasi Ekspose Evaluasi expo Festival Festival HAM FGD Food Festival Forkopimda Forum Group Discussion Forum Purnabakti Gerak-Jalan Gotong-Royong GOW Gowes Gubernur Gun Hari Antikorupsi Sedunia Hari Disabilitas Internasional Hari Guru Nasional Hari Inklusi Hari Jadi Hari Kesatuan Gerak Hari Kesehatan Nasional Hari Pahlawan harjad HARJAD.ke-496 haulguru Herd Imunity HIV/AIDS hkgn HKSN Hoaks Hotel Hotel Syariah Hukum HUT HUT-RI ICCC ICCN IJTI IKM IMTAQ Imunisasi Informasi Informasi Publik Informasi Umum Infrastuktur Intakindo Integritas IUMKM jaksa Jambore jamna JDIHN JKPI JNE Jukung Jumat Kabid Kadis Kadis Kominfotik Kadisbudpar Kampung Bermain Kapolresta KB ke-496 Ke-77 Keagamaan Kebersihan Kegiatan Kegiatan Pemerintah Kejuaraan kemenkominfo Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kepala Dinas Sosial Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian kesra Ketua Bidang I TP PKK ketua dekranasda Ketua DPC PAI Ketua DPRD Ketua DWP Ketua TP PKK KKB KLHS Kominfotik kompas KOMVAS Kongres V KONI Koordinasi KOPRI Kota inklusi Kota Pusaka KPRKI KUA-PPAS Kuliner Kunjungan Kunjungan Kerja Kunker kwarcab Launching Literasi Digital LKPJ LKPM lomba Lowongan LPPD Lurah Majelis Masjid Melestarikan MES Milad Mou MPM MTQ MUI Musprov Narasumber Nataru Nominasi NPC Olahraga OPD Orasi ILmiah OSS P3PM PAAR Pajak pangdam Pariwisata Pasar Paskibraka Paud Pekerja Migran Pelantikan Pelayanan Pelopor Pemateri Pembangunan Pembina Upacara Pembukaan Pemerintah Kota Pemuda Pendidikan Penghargaan Pengukuhan Pengurus PGRI Penyuluhan Perbakin Perda Peresmian Peringatan Perkenalan Pertanahan Pertandingan Pertemuan Pesantren PGRI PHNI PKBM PKK PKS Plh Sekda Plt Asisten I Bidang Pemerintahan Plt Kepala Disdukcapil PMTPSP Posyandu PPID PPKM pppk pramuka Program bebas plastik Program Tahunan ptam PTAM Bandarmasih PUPR PWRI qris Quarantine Zone Radio RRI Rakerkesda Rakor Rakorpusda RamahTamah Rapat Rapat Evaluasi Rapat Koordinasi Rapat Paripurna Raperda RDTR REGSOSEK Retribusi RI rs-rutilahu RSUD Sultan Suriansyah Rutilahu Safari Sambutan SANDIMAN Santri Santunan Sasirangan Sekda Sekretaris Diskominfotik Seleksi Sembako Seminar Siaga Banjir Sidang Terbuka SIDAUS Silahturahim Silatrahmi silaturahim Silaturahmi Siring SKPD Smart City SmartCity smartfm Sosialisasi SPBE SPM sSertifikat Staff Muda Walikota Stakeholders Stunting Sumpah Pemuda Sungai Swab Antigen Syukuran Talkshow Tapin tausyiah Teknologi Terapung TK/TPA TMMD TNI TNI POLRI TP PKK tp2s TPID TPPS Transformasi Digital Turnamen ucapan Ulang Tahun ulang tahun kota banjarmasin ulangtahun UMK UMKM UMP UNDARIS Upacara Upacara Gelar Senja UTTP Vaksinasi Lansia Vaksinasi Masal Virtual Wakapolresta wakil gubernur Wakil Ketua Dekranasda Wakil TP PKK Wakil Walikota Walikota wawali Webinar Wisuda Workshop WUB Zoom Meeting

Walikota Dukung KPK

Untuk Memberantas Korupsi
BANJARMASIN – Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina menyatakan dukungannya terhadap gerakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Hal tersebut dikatakannya, usai mengikuti Pembahasan Draft Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2019-2020. “Kita mendukung upaya pemberantsan korupsi di Indonesia dan berharap ini bisa dipahami oleh semua pihak dan APH di daerah,” ujarnya.
Kegiatan bertajuk Fokus Group Disscusion (FGD) itu dilaksanakan oleh KPK di Gedung KPK Lantai 16, Jakarta, Jumat (31/08).
H Ibnu hadir dalam kegiatan tersebut atas undangan FGD, dimana ia sebagai Ketua Komwil V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan.
Selain mengundang seluruh pengurus APEKSI, KPK juga mengundang para pengurus APKASI dan APPSI Pemprov.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut dua orang Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan dan Saut Situmorang, serta Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih.
Basaria Panjaitan dalam paparannya menjelaskan tentang strategi nasional pencegahan korupsi.
Menurutnya, agar pemberantasan korupsi di Indonesia benar-benar berjalan efektif, maka ada 3 hal yang harus menjadi fokus prioritas perhatian semua pihak.
Pertama menyangkut tentang pelayanan perizinan dan tata niaga, hal ini dikarenakan dipelayanan tersebut terindikasi kasus suap yang terjadi mencapai 60 persen.
Kemudian diranah keuangan negara, dalam hal ini ada indikasi kobocoran anggaran pengadaan barang dan jasa mencapai 23 persen, dan peneggakan hukum untuk semua sisi, dimaksudkan agar lebih diperhatikan kesejahteraan aparaturnya dengan memberikan gaji yang layak. Caranya, dengan menghemat APBD sehingga bisa untuk menaikan Tunjungan Penghasilan Pegawai, kemudian harus ada sanksi jika melanggar kesepakatan Rencana Aksi Nasional (RAN) Koordinasi dan Suprevisi Pencegahan (Korsupgah).
Meski begitu, ia kembali menegaskan bahwa pencegahan adalah hal paling utama dibandingkan penindakan.
Strategi Nasional 2018 ini berbeda dengan yang sebelumnya di mana KPK masih berada di luar. “Seperti main tinju, kita wasitnya. Sekarang KPK ada di dalam. Bersama-sama dengan Bappenas, KSP, Kemendagri, dan KemenPanRB. Untuk itu kita ingin aksi Pencegahan ini tidak berhenti di perancanagan dan kesepakatan aksi pencegahan namun harus ada sanksi yang jelas jika tidak melaksanakan Aksi Pencegahan. Misalnya Sampai sekarang e-planning dan e-budgeting belum semua terlaksana. Nah sanksi yang paling mudah misalnya bagi yang belum ya jangan beri WTP," ucapnya.
Sementara itu, Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih juga menegaskan, pelaksanaan aksi pencegahan tidak boleh berhenti pada laporan administrasi. “Apabila Stranas Pencegahan Korupsi ini tidak dilaksanakan maka kepala daerah dapat dikenakan sanksi Pasal 36 ayat 2 PP 12 Tahun 2017 mulai dari pembinaan khusus sampai pemberhentian,” tuturnya.
Hadir dalam pertemuan ini antara lain Walikota Tangerang Selatan, Walikota Parepare, Bupati Batang Hari, Bupati Pandeglang, Bupati Nias dan perwakilan pemerintah daerah lainnya.(humpro-bjm)









Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.