BANJARMASIN – Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina menginstruksikan jajaran Pemko Banjarmasin khususnya Dinas Sosial Kota Banjarmasin, selalu mencatat dan memasukan data masyarakat kategori kurang mampu yang ada di kota ini ke dalam database. Arahan tersebut disampaikan orang nomor satu di kota berjuluk seribu sungai saat kegiatan Rapat Koordinasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota Banjarmasin. “Pastikan tidak ada satupun warga Kota Banjarmasin yang berdomisili di Kota Banjarmasin dan memang masuk kriteria kurang mampu tidak tercatat. Jadi pastikan semua terdata dengan baik, sehingga kita punya database yang bisa diakses kapan saja,” ujarnya, Senin (29/07).
Pemko Banjarmasin sangat peduli dengan keberadaan masyarakat kurang mampu, makanya selain selalu mendata, H Ibnu Sina juga ingin data tersebut masuk dalam berbagai aplikasi yang dimiliki Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan terhubung dengan program smart city. Dengan begitu, data tersebut mudah dilihat dan terpantau selalu update. “Saya kira ada beberapa aplikasi di Dinas Sosial yang kemudian bisa disinergikan dengan program smart city kita, sehingga database tentang kemiskinan itu update terus,” katanya.
Dari informasi terhimpun, hingga akhir Bulan Juli 2019 ini, seluruh masyarakat kurang mampu yang berhasil didata Dinas Sosial Kota Banjarmasin tercatat sekira 41.044 jiwa. “Data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu merupakan data yang dinamis, dan itu sangat berharga datanya. Oleh karena itu, mari kita optimalkan penanganannya, penggunaannya. Mudah-mudahan sinergitas dalam pemutakhiran data terpadu yang merupakan kunci mendapatkan hasil yang lebih baik, dapat lebih akurat,” katanya lagi.
Dengan adanya kegiatan rapat koordinasi tersebut, pemimpin Bumi Kayuh Baimbai ini berharap angka kemiskinan, para penyandang masalah sosial, kelompok rentan di Kota Banjarmasin ini, semakin bertambah waktu kian berkurang. “Jangan sampai makin ke sini, makin banyak,” harapnya.
Sementara itu, Kadis Sosial Kota Banjarmasin, Iwan Ristianto, dalam laporannya menerangkan, kebijakan Kementerian Sosial RI saat ini mengharuskan seluruh sasaran program penangangan fakir miskin dan orang tidak mampu khususnya bantuan dan jaminan sosial yang berasal dari dana APBN, wajib mengacu pada data terpadu. Hal ini, lanjutnya, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang menyebutkan data terpadu merupakan acuan dalam penanganan fakir miskin. “Artinya terdaftarnya suatu rumah tangga miskin dalam data terpadu, merupakan tahap awal untuk bisa mengakses dan merasakan manfaat program penanganan kemiskinan,” ucapnya.
Begitu strategisnya data terpadu ini, katanya lagi, maka validitas data harus selalu ditingkatkan melalui kegiatan pemutakhiran data secara berkala. Dan dalam pemutakhiran data terpadu ada beberapa kegiatan di dalamnya seperti, verifikasi, validasi data dan pelaksanaan musyawarah kelurahan. “Musyawarah kelurahan merupakan salah satu tahap krusial dalam pemutakhiran data terpadu, karena pada tahap inilah salah satu penentu siapa yang berhak terdaftar didata terpadu,” katanya.
Kegiatan pemuktahiran data yang dirangkai dengan penyerahan prelist awal data terpadu kepada kelurahan itu, selain dihadiri Wakil Walikota Banjarmasin H Hermansyah, juga dihadiri para Camat dan para Lurah se Kota Banjarmasin.(humpro-bjm)
Posting Komentar