2019, Banjarmasin Bebas Kumuh

Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina menandatangani Komitmen bersama tentang Pembangunan Kota Berkelanjutan. Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta. Kegiatan tersebut, diikuti sekira 27 Walikota dan Bupati se Indonesia serta 35 perusahaan yang berkomitmen sama dengan pemerintah, dan merupakan rangkaian peringatan  Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia, Senin (06/11).

Menurut H Ibnu Sina, kegiatan Kementerian PUPR sejalan dengan proses pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan Pemko Banjarmasin.  Tahun 2016 lalu, terangnya, Pemko Banjarmasin telah berhasil mengurangi pemukiman kumuh. Dari luasan 549,9 hektar, yang berhasil diatasi Pemko Banjarmasin sekira 152.81 hektar atau sekitar 27.8 persen. Dan program pengurangan wilayah kumuh itu, bebernya lagi, diharapkan akan teratasi seluruhnya tahun 2019 nanti. “Target kita sampai tahun 2019 nanti yang berhasil diatasi sekira 396 hektar atau sekitar 72 persen melalui program 100-0-100 (100 persen akses air bersih, 0 persen kumuh, dan 100 persen akses sanitasi yang layak) dengan  biaya dari APBD dan APBN melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU),” ujarnya.

Lebih lanjut orang nomor satu di kota berjuluk seribu sungai ini menyatakan, program pembangunan berkelanjutan itu perlu dilakukan untuk menciptakan kota yang nyaman dan bersih bagi masyarakat.

Dari informasi terhimpun, di Kota Banjarmasin kawasan yang menjadi obyek pra revitalisasi antara lain koridor Jalan Veteran dan Kelayan Barat. Untuk wilayah Kelayan Barat rencananya akan dijadikan Kampung Susun, Wisata Tepi Sungai, Pasar Lama Tepi Sungai, Wisata Rumah Tradisional Banjarmasin, Wisata Pasar Tepi Sungai Kelayan Barat dan Ruang Terbuka Publik.

Rencana tersebut berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan dengan melihat pembagian tata ruang wilayah, serta potensi lingkungan sekitar termasuk  penanganan titik lokasi permukiman kumuh yang dominan berada di pinggir sungai. Sedangkan faktor ekonomi yang dinilai mendukung dapat dilihat dari potensi wilayah ini. Karenannya, usulan yang akan diberikan  diharapkan dapat menambah nilai ekonomi serta pariwisata untuk wilayah tersebut.

Sementara itu, Menteri PUPR Mochamad Basoeki Hadimoeljono dalam sambutannya yang dibacakan Sekjen PUPR Prof Anita Firmanti Eko Susetyowati.menyatakan, untuk melaksanakan pembangunan pemerintah memerlukan masukan positif dari berbagai pihak, sehingga pembangunan yang akan dan sedangkan dilaksanakan dapat berjalan efektif dan efisien, dengan memaksimalkan potensi yang ada termasuk potensi masyarakat usia muda yang memiliki kepedulian yang sama. “Mudah-mudahan apa yang sudah ditanda tangani para kepala daerah itu dapat betul betul menciptakan Negara Indonesia yang sehat sejahtera seperti yang kita inginkan bersama,” katanya

Menyinggung tema Hari Habitat Dunia Tahun 2017 yang dikeluarkan PBB, Anita Firmanti Eko Susetyowati kembali menyatakan, tema tersebut sangat tepat untuk menciptakan kota terbuka dan rumah yang layak bagi masyarakat. ““Peringatan ini perlu peran yang serius dari semua pihak untuk membangun bersama kota-kota di Indonesia, menuju kota cerdas efektif, efisien, nyaman, aman dan memiliki daya saing,” katanya.

Rangkaian lain dalam kegiatan selama 2 hari yakni tanggal 6 dan 7 November 2017 dan diikuti Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Fanani Saifudin itu adalah, launching buku Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan dan pameran.

Untuk diketahui, peringatan Hari Habitat Sedunia yang jatuh pada 3 Oktober bertujuan untuk merefleksikan keadaan kota-kota dan hak dasar semua untuk memiliki tempat tinggal yang memadai. Hari Habitat Sedunia juga dimaksudkan untuk mengingatkan dunia dari tanggung jawab kolektif demi masa depan habitat manusia.

Sedangkan Hari Kota Sedunia diperingati setiap tanggal 31 Oktober untuk mengingatkan, menumbuhkan kesadaran dan mengundang keaktifan masyarakat internasional, mewujudkan agenda baru perkotaan.