Kalimat tersebut merupakan sebuah tema dalam seminar yang dilaksanakan Pusat Studi Politik dan Kebudayaan Publik dari Yayasan Lembaga Studi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Daerah, Jakarta.
Menariknya, narasumber dalam kegiatan yang dilaksanakan via Online itu adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Sebut saja salah satunya adalah H Ibnu Sina. Ia adalah Walikota Banjarmasin periode 2016 hingg 2021.
Lalu apa katanya saat berbicara dalam kegiatan yang diikuti mantan Wamenhum RI, Profesor H Denny Indrayana. Presiden Republik Akal Sehat, Rocky Gerung. Dan Direktur Pusat Studi Politik dan Kebijakan Publik Dr M Uhaib Asad.
Menurutnya, ia merasa sangat beruntung dapat menikmati alam demokrasi Indonesia saat ini.
Ia menghirup udara negeri berjuluk Bumi Katulistiwa ini sejak zaman Presiden RI Soeharto hingga lengsernya orde baru, kemudian berlanjut dalam masa bermunculan partai politik di tahun 1997, dan akhirnya terjun ke dunia politik secara langsung.
Semua itu, katanya, merupakan sebuah pengalaman yang sangat berharga. “Mungkin tidak semua orang mengalaminya, tetapi saya ingin berbagi saja, cukup kami yang mengalaminya, dan itu menjadi pelajaran juga bagi yang lain,” ungkapnya, Selasa (21/07).
Terlebih, katanya lagi, ia memiliki pengalaman dalam Pemilu Legislatif sebanyak 4 kali dan 1 kali pengalaman di Pilkada, sehingga saying bila pengalaman yang dimilikinya itu tidak dibagi-bagikan.
Apalagi, ucapnya, tema yang di angkat dalam kegiatan tersebut bicara tentang mitos demokrasi. “Apakah benar yang dimaksudkan mitos itu adalah janji kebahagiaan, janji kesejahteraan, janji untuk persamaan hak di hadapan hukum, kemudian siapapun punya hak untuk dipilih dan memilih, hak warga negara, hak yang sama dihadapan hukum dan rasa keadilan, itu saya kira menjadi sangat dinamis pembicaraannya,” ucapnya.
Mengapa demikian, lanjutnya, karena di satu sisi ada yang bertanya, apakah benar demokrasi membawa kepada kesejahteraan. Kemudian apakah hak-hak politik seseorang di dalam proses demokrasi itu bisa terakomodir atau diakui atau justru kehilangan hak politiknya. “Bicara tentang demokrasi sama dengan bicara hal-hal yang terkait dengan kebijakan yang tidak lepas dari kebijakan geopolitik dan geostrategic,” ujarnya.
Posting Komentar