ACT ADM Airsoft AKBP Aksi Cepat Tanggap Al-Qur'an Ambulan Sungai Anak Yatim Antara Digital Media APBD apbmi APEKSI Apel Apel Gabungan Asisten 1 Bidang Pemerintahan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Audiensi B2W Badminton Baiman BAMARA Banjarmasin Banjir bank kalsel Bank Sinarmas Syariah Bansos Bantuan BAPPEDALITBANG baznas BEA Cukai Bencana Alam BerAKHLAK bersholawat BIAN Bimtek BKPRMI BMKG Borneopedia BPBD BPD BPK/PMK BPKPAD BPN BPS Brainstorming BSF Budaya dan Wisata Bulutangkis Bunda PAUD CHSE Covid cpns Damkar Daring dau Dewan Kelurahan Dinas Kesehatan Dinkes DIPA Dirgahayu Disabilitas Disbudporapar Disbupdar diseminasi Diskominfotik diskusi Disperdagin Dispora DKP3 Dokpim doorprize DPC DPKP DPMPTSP DPPKBM DPPKBPM DPRD dpw DWP Ekonomi EKPPD Eksploitasi Ekspose Evaluasi expo Festival Festival HAM FGD Food Festival Forkopimda Forum Group Discussion Forum Purnabakti Gerak-Jalan Gotong-Royong GOW Gowes Gubernur Gun Hari Antikorupsi Sedunia Hari Disabilitas Internasional Hari Guru Nasional Hari Inklusi Hari Jadi Hari Kesatuan Gerak Hari Kesehatan Nasional Hari Pahlawan harjad HARJAD.ke-496 haulguru Herd Imunity HIV/AIDS hkgn HKSN Hoaks Hotel Hotel Syariah Hukum HUT HUT-RI ICCC ICCN IJTI IKM IMTAQ Imunisasi Informasi Informasi Publik Informasi Umum Infrastuktur Intakindo Integritas IUMKM jaksa Jambore jamna JDIHN JKPI JNE Jukung Jumat Kabid Kadis Kadis Kominfotik Kadisbudpar Kampung Bermain Kapolresta KB ke-496 Ke-77 Keagamaan Kebersihan Kegiatan Kegiatan Pemerintah Kejuaraan kemenkominfo Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kepala Dinas Sosial Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian kesra Ketua Bidang I TP PKK ketua dekranasda Ketua DPC PAI Ketua DPRD Ketua DWP Ketua TP PKK KKB KLHS Kominfotik kompas KOMVAS Kongres V KONI Koordinasi KOPRI Kota inklusi Kota Pusaka KPRKI KUA-PPAS Kuliner Kunjungan Kunjungan Kerja Kunker kwarcab Launching Literasi Digital LKPJ LKPM lomba Lowongan LPPD Lurah Majelis Masjid Melestarikan MES Milad Mou MPM MTQ MUI Musprov Narasumber Nataru Nominasi NPC Olahraga OPD Orasi ILmiah OSS P3PM PAAR Pajak pangdam Pariwisata Pasar Paskibraka Paud Pekerja Migran Pelantikan Pelayanan Pelopor Pemateri Pembangunan Pembina Upacara Pembukaan Pemerintah Kota Pemuda Pendidikan Penghargaan Pengukuhan Pengurus PGRI Penyuluhan Perbakin Perda Peresmian Peringatan Perkenalan Pertanahan Pertandingan Pertemuan Pesantren PGRI PHNI PKBM PKK PKS Plh Sekda Plt Asisten I Bidang Pemerintahan Plt Kepala Disdukcapil PMTPSP Posyandu PPID PPKM pppk pramuka Program bebas plastik Program Tahunan ptam PTAM Bandarmasih PUPR PWRI qris Quarantine Zone Radio RRI Rakerkesda Rakor Rakorpusda RamahTamah Rapat Rapat Evaluasi Rapat Koordinasi Rapat Paripurna Raperda RDTR REGSOSEK Retribusi RI rs-rutilahu RSUD Sultan Suriansyah Rutilahu Safari Sambutan SANDIMAN Santri Santunan Sasirangan Sekda Sekretaris Diskominfotik Seleksi Sembako Seminar Siaga Banjir Sidang Terbuka SIDAUS Silahturahim Silatrahmi silaturahim Silaturahmi Siring SKPD Smart City SmartCity smartfm Sosialisasi SPBE SPM sSertifikat Staff Muda Walikota Stakeholders Stunting Sumpah Pemuda Sungai Swab Antigen Syukuran Talkshow Tapin tausyiah Teknologi Terapung TK/TPA TMMD TNI TNI POLRI TP PKK tp2s TPID TPPS Transformasi Digital Turnamen ucapan Ulang Tahun ulang tahun kota banjarmasin ulangtahun UMK UMKM UMP UNDARIS Upacara Upacara Gelar Senja UTTP Vaksinasi Lansia Vaksinasi Masal Virtual Wakapolresta wakil gubernur Wakil Ketua Dekranasda Wakil TP PKK Wakil Walikota Walikota wawali Webinar Wisuda Workshop WUB Zoom Meeting

Bikin Dilema, Program Tata Sungai DPUPR Banjarmasin Terkendala Permukiman

 Banjarmasin - Fenomena alam seperti bencana banjir, tanah longsor memang tak bisa diperkirakan dan diindahkan, namun bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin hal tersebut dapat ditanggulangi sedini mungkin dengan melakukan normalisasi dan naturalisasi sungai yang ada di Kota Banjarmasin.

Teranyar, Dinas PUPR Kota Banjarmasin berencana melakukan normalisasi dan naturalisasi pada dua sungai yang berpotensi mendongkrak ekonomi menengah dan ekonomi kreatif masyarakat sekitarnya, kedua sungai itu adalah Sungai Kelayan dan Sungai Pengambangan.
Namun bukan perkara mudah untuk merealisasikan hal itu, Kepala Bidang Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Hizbulwathoni atau akrab disapa Thoni mengaku dilema melakukan normalisasi dan naturalisasi pada dua sungai yang pada bantaran kiri dan kanannya masih dipenuhi bangunan permukiman.
"Kalo masih ada rumah di kiri-kanannya akan kesulitan alat berat melakukan pengerukan dan juga membuang hasil galiannya," tegas Thoni pada Minggu (15/11).
Menurut Thoni, pihaknya kedepannya ingin permukiman di kiri dan kanan sungai Pengambangan dan sungai Kelayan di bebaskan, Kemungkinan tahun 2022 dilakukan normalisasi dan naturalisasi, karena tahun 2021 ini pihaknya hanya menganggarkan DED perencanaan untuk Sungai Kelayan.
"Kalau Sungai Kelayan bisa dibebaskan maka program pengerukan dan normalisasi kami bisa maksimal, saat ini kami dilema kalau kami keruk maksimal bisa terjadi ambruk rumah di kiri dan kanannya, karena palung sungai selalu mencari kestabilan/keseimbangan yang dinamis, bergerak terus karena aliran air," terangnya.
"Proses degradasi dan agradasi di palung sungai menyebabkan ketidakstabilan pada daerah tepian sungainya, kalau asal dikeruk saja juga menjadi sia-sia karena tetap tidak bisa menurunkan beban air di daerah itu" tambahnya.
Serupa dengan itu, Thoni juga mengungkapkan misi dari normalisasi dan naturalisasi kedua sungai yang penuh dengan pemukiman itu, khusus Sungai Pengambangan misinya agar bisa menghidupkan kembali jalur transportasi air baru sebagai alternatif sehingga bisa memasang trash boom di sungai Martapura untuk menghalau sampah kiriman dari hulu agar tidak masuk ke dalam kota.
"Kalau sungai Kelayan misinya agar beban air di daerah seperti Pemurus, Beruntung Jaya, Banjar Indah, Bumi Mas, Prona (Lokasi) cepat turun ke sungai Martapura, karena daerah-daerah tersebut jadi langganan banjir saat air pasang dan musim hujan" bebernya.
"Dan juga Sungai Kelayan maupun Sungai Pengambangan sangat potensial jadi destinasi susur sungai baru kalau sudah di siring kiri kanan nya," bebernya.
Thoni mengungkapkan, sebenarnya permukiman yang berada di daerah bantaran sungai merupakan salah satu kawasan atau daerah rawan bencana, rawan terhadap longsoran tebing sungai. Memang perlu dibangun kesadaran di masyarakat untuk lebih mengenal daerah rawan bencana khususnya di tepian sungai.
Dirincikannya, jika ditinjau dari aturan terkait persungaian, salah satunya Peraturan Pemerintah no 2 tahun 2018 ttg SPM bidang permukiman bahwa tempat tinggal di bantaran sungai merupakan daerah / kawasan rawan bencana.
"Kalau kita pahami PP No 2 Tahun 2018 ini menjelaskan permukiman di bantaran sungai harusnya secara bertahap perlu ditertibkan dan dikembalikan fungsinya sebagai bagian dari sungai," pungkasnya.





Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.