Kota Banjarmasin merupakan kota yang mengandalkan usaha perdagangan dan jasa sebagai urat nadinya.
Untuk itu, Wakil walikota Banjarmasin Hermansyah meminta, agar tata ruang kota berjuluk seribu sungai ini dapat mendukung dan bersinegri dengan proses usaha perdagangan itu sendiri.
Hal tersebut, dikatakannya, saat menghadiri Rapat Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin, di Aula Bappeda Kota Banjarmasin, Selasa (08/08)
Dalam kegiatan yang dihadiri Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, Gusti Ridwan Sofyani dan Asisten II Setdako Banjarmasin, Hamdi, mantan anggota DPRD Kalsel ini kembali menjelaskan, saat ini, tata ruang yang mendukung proses perdaganganlah yang bisa menghidupkan usaha para pedagang di kota berslogan Baiman ini. “Kota Banjarmasin adalah kota yang mengandalkan perdagangan, karena kota Banjarmasin tidak mempunyai daerah pertambangan dan perkebunan. Jadi diharapkan tata ruangnya bisa mendukung proses usaha perdagangan itu sendiri,” katanya.
Memang, lanjutnya, untuk membuat tata ruang sebuah daerah yang ideal itu tidak semudah membalik telapak tangan.
Namun begitu, ucapnya, dengan berpedoman pada acuan dan ketentuan serta peraturan yang berlaku, para pemangku kepentingan diyakini dapat menyelesaikan pembuatan tata ruang kota ini dengan baik.
Salah satunya, terangnya, berpedoman dengan aturan tata ruang Provinsi Kalimantan Selatan. “Acuan tata ruangProvinsi Kalimantan Selatan juga dapat menjadi acuan pembuatan tata ruang untuk kota Banjarmasin, hal ini mengingat aturan tata ruang Pemprov Kalsel itu juga dipergunakan oleh 13 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Hermansyah berharap, instansi vertikal serta Pemprov Kalsel dapat membantu dan bekerjasama dengan pemerintah Kota Banjarmasin, sehingga pembuatan tata ruang di kota ini dapat segera terealisasi sesau harapan. “Diharapkan juga untuk pembuatan tata ruang ini ada kerjasama dengan pemerintah provinsi dan instansi-instansi yang sifatnya vertikal, yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat seperti Pelindo,” tandasnya.
Posting Komentar