Pemko Banjarmasin dan DPRD Menandatangani Perjanjian Kerjasama Dengan Kejari Banjarmasin

              Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin menyelenggarakan Sosialisasi Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan  Daerah (TP4D) sekaligus Penandatanganan Kerjasama Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan DPRD Kota Banjarmasin dengan Kejaksaan Negeri Banjarmasin di Aula Kayuh Baimbai Pemko Banjarmasin, Senin 2 Mei 2016.

            Hadir pada acara ini Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, S.Pi, M.Si, Wakil Walikota Banjarmasin  Hermansyah, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmali, Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin Hutama Wisnu, SH, MH, Plt. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Drs. Ichwan Noor Chalik, M.Si, Asisten Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, Staf Ahli Walikota Banjarmasin, Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, Anggota DPRD Kota Banjarmasin dan Perwakilan Polresta Banjarmasin.

            Acara Sosialisasi Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan  Daerah (TP4D) ini dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan doa.

            Dalam sambutannya Walikota Banjarmasin menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin menaruh perhatian serius dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan  Daerah (TP4D) memiliki makna strategis dalam rangka menyosialisasikan gerakan anti korupsi di lingkungan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Banjarmasin, sekaligus mempererat kerjasama yang harmonis dengan Kejaksaan Negeri Banjarmasin.

            Kerjasama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah lama terjalin dalam bidang penanganan masalah keperdataan dan tata usaha negara. Seiring dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis Nasional, maka kedepannya dipandang perlu untuk memperluas kerjasama tersebut dengan melibatkan Kejaksaan Negeri Banjarmasin agar dapat memberikan pendampingan dan advokasi serta pendapat hukum dalam pelaksanaan proyek strategis.

            Ibnu Sina berharap dengan adanya kerjasama ini pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi dapat berjalan selaras dengan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 20 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Sehubungan Dengan Pengawasan oleh Aparat Intern, Pengembalian Kerugian dan Unsur Penyalah Gunaan Wewenang, serta Pasal 384 dan Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan Peran Penyidik dan Masyarakat Dalam Hal  Terjadi Tindak Pidana Korupsi.

            Acara dilanjutkan Penandatanganan Kerjasama Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan DPRD Kota Banjarmasin dengan Kejaksaan Negeri Banjarmasin.

            Narasumber Sosialisasi Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan  Daerah (TP4D) adalah : Subhan, SH, MH (Kasi Intel Kejaksaaan Negeri Banjarmasin), AKP Soni L. Gaol (Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin).