Walikota Banjarmasin Tandatangani Komitmen Dengan KPK Untuk Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi






Walikota Banjarmasin Ibnu Sina menandatangani komitmen dengan KPK untuk Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.
Selain Kota Banjarmasin, dalam kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Idehan Khalid komplek perkantoran Gubernur Kalsel di Kota Banjarbaru itu, ada 12 kepala daerah lingkup Pemprov Kalsel yang juga melakukan penandatanganan komitmen tersebut, Kamis (18/05).
Menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, disepakatinya komitment tersebut diharapkan dapat memastikan tata kelola di Kalsel bebas intervensi, pungutan liar, suap, gratifitasi dan segala tindak pidana korupsi lainnya. “KPK Mengajak semua stakeholder baik di tingkat pusat, seluruh Pemda dan masyarakat berkomitmen penuh mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani rakyat dengan segala tantangannya,” katanya, seperti yang dirilies juru bicara KPK, Febri Diansyah, dalam siara pers-nya.
Dalam kegiatan yang dihadiri perwakilan Kementerian  Dalam Negeri dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan itu, Saut juga menghendaki, seluruh Pemda di Pemprov Kalsel untuk menargetkan akan membangun sistem dan aplikasi perencanaan keuangan berbasis elektronik. Sistem tersebut, lanjutnya, sudah ada pada tahun 2018 dan digunakan untuk penyusunan anggaran daerah tahun 2019.
Hal lain yang juga menjadi sorotan pimpinan KPK itu, tentang pengelolaan sumber daya alam di Kalsel.
Dari kajian KPK tahun 2016, terangnya, terdapat tumpang tindih hak guna usaha sekira 228.631 hektar izin pertambangan, 89.973 hektar IUPHHK-HTI,  21.213 hektar IUPHHK-HA dan 71.080 hektar dikubah gambut.
Tak hanya itu, jelas Saut lagi, KPK juga menyoroti izin usaha pertambangan, dimana per 2 Mei 2017, IUP di Kalsel masih ada 351 yang berstatus non clean and clear dari total 789. “Kami berharap tumpang tindih perizinan dan izin dengan status non clean and clear ini bisa segera diselesaikan oleh pemerintah pusat dan Pemprov Kalsel,” harapnya.
Sementara itu, Kasatgas Korsubgali Wil I KPK, Tri Gamareka mengatakan, rencana aksi yang telah ditanda tangani itu akan dilanjutkan dengan kegiatan monitoring ke lapangan. Tujuannya, jelasnya, agar kegiatan tersebut benar-benar dilakukan oleh seluruh Pemda se Kalsel. “Tanpa ada komitmen yang tinggi dari semua Pemerintah Daerah, komitmen ini tidak akan ada artinya. Jadi kami minta komitmen yang tinggi dari semua pihak untuk rencana aksi ini,” katanya.
Wakil Gubernur Kalsel, H Rudy Resnawan, mengajak, seluruh Pemda se Kalsel untuk serius melaksanakan  komitmen pemberantasan korupsi di Bumi Antasari. “Mari kita sama-sama mendukung pencegahan korupsi di Kalsel,” ujarnya.
Penandatanganan komitmen ini, katanya lagi, bisa dikatakan sebagai peringatan dini dan pemerintah daerah harus memperbaiki. “Lebih baik mencegah daripada mengobati, ini upaya bersama dari semua pimpinan daerah di Kalsel,” katanya.
Labels:

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.