Walikota Banjarmasin : BPJS Diharapkan Menjadi Penyempurna Dari Program-Program Jaminan Sosial

Pada hari Selasa (22 Maret 2016) diselenggarakan Sosialisasi Instruksi Walikota Nomor 2 Tahun 2016 tentang Dokumen Persyaratan Perizinan dan PP Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Aula Kayuh Baimbai Pemko Banjarmasin.

Hadir pada acara Sosialisasi Instruksi Walikota Nomor 2 Tahun 2016 dan PP Nomor 86 Tahun 2013 ini Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Nyoman Wiwik Yuliadewi, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Ramadhan Sayo, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin H.M. Amin, MT dan Perwakilan Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Acara dibuka dengan Laporan Panitia Pelaksana oleh Purwoko. Beliau menyampaikan kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan belum menyeluruh.  BPJS terus mendorong peningkatan kepesertaan masyarakat di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sosialisasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di dasari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Nota Kesepahaman antara Mendagri RI dengan Dirut BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 440/6284/SJ, Nomor MoU 19/112015 dan Nomor 15/MoU/1115 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerimaan bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Sedangkan Narasumber Sosialisasi ini dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Purwoko, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Nyoman Wiwik Yuliadewi, dan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Ramadhan Sayo.

Pada acara ini Walikota Banjarmasin Ibnu Sina didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Ramadhan Sayo menyerahkan Santunan Jaminan Kematian Atas Nama Almarhum Bapak Rusmi kepada Ibu Diana senilai Rp. 24.242.160,- (Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Setaus Enam Puluh Rupiah). Almarhum baru 5 bulan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan Program Bukan Penerima Upah.

Walikota Banjarmasin dalam sambutannya menyampaikan tujuan BPJS dan Program Jaminan Sosial adalah menciptakan Kesejahteraan kepada seluruh rakyat. Sebagian besar masyarakat belum memperoleh perlindungan yang memadai dengan program-program yang ada. Perlu adanya sasaran yang lebih luas dan manfaat yang lebih besar. Oleh karena itu, dibentuklah BPJS yang diharapkan menjadi penyempurna dari program-program jaminan sosial yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk itu diharapkan kepada seluruh kepala Badan/Dinas/Kantor/SKPD serta Camat di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dapat mensyaratkan dokumen wajib lapor ketenagakerjaan, dokumen kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada setiap perusahaan berbadan hukum dalam pengurusan perizinan/dokumen.

Sambutan di akhiri dengan Pembukaan Sosialisasi Instruksi Walikota Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Dokumen Persyaratan Perizinan dan PP Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif.