BANJARMASIN - BKKBN Provinsi Kalsel bekerja sama dengan TP PKK Kota Banjarmasin menggelar pertemuan kemitraan. Kegiatan bertemakan Forum Pertemuan Kemitraan Bidang Pengendalian Penduduk Tingkat Provinsi Kalsel itu, dilaksanakan di Aula TP PKK Kota Banjarmasin di Jalan RE Martadina, Senin (27/03). Menariknya, dalam kegiatan yang dihadiri para guru dan ASN intansi terkait itu, Ketua TP PKK Kota Banjarmasin Hj Siti Wasilah menjadi salah satu nara sumbernya. Dalam paparannya yang berjudul Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan, istri Walikota Banjarmasin Ibnu Sina ini, berbicara tentang dampak dan pengendalian kependudukan di Kota Banjarmasin. Menurutnya, untuk mengendalikan kependudukan diperlukan adanya kesepahaman semua pihak dan lintas sektoral.
Dikatakannya lagi, ada lima hal yang perlu diperhatikan untuk bisa mengendalikan kependudukan, diantaranya jumlah dan pertumbuhan penduduk, meningkatnya usia remaja, meningkatnya kelompok usia produktif, meningkatnya usia lanjut dan urbanisasi serta perkembangan perkotaan. “Jadi kalau bicara masalah kependudukan, maka mata rantainya bisa sampai kemasalah pembangunan. Contohnya, kenakalan remaja yang ugal-ugalan di jalan, mereka sambil berkendaraan terkadang sambil melakukan pengrusakan pot-pot bunga yang berada di pinggir jalan. Jadi memang perlu adanya perhatian terhadap kependudukan ini,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel, Hj Elya Rahmawati, mengatakan, tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut meningkatkan program kependudukan dan KB, memberikan arahan kebijakan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk nasional di tahun 2010-2035.
Selain itu, katanya lagi, kegiatan ini untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan di Provinsi Kalsel. “Posisi Indonesia diposisi ke 4 sebagai wilayah dengan penduduk terpadat di dunia. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada diurutan ke 124 dari 187 negara. Ini merupakan tantangan untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas,” ujarnya, saat menyampaikan sambutan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel.
Lebih lanjut diterangkannya, dari hasil sensus penduduk tahun 2010, penduduk di Provinsi Kalsel berjumlah 3.626.616 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,99 persen. “Disparitas laju penduduk antar kabupaten kota juga tidak merata, yang tertinggi 4.20 persen dan yang terkecil 1.37 persen,” jelasnya.
Karena itu, katanya lagi, melihat kondisi tersebut, perlu adanya penyerasian kebijakan kependudukan yang sudah disusun dalam satu grand design baik di kabupaten, kota maupun provinsi. “Desaign itu nantinya menjadi acuan dalam mengatasi berbagai permasalahan kependudukan yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, pembangunan keluarga, mobilitas serta administrasi penduduk,” katanya.(humpro-bjm)
Posting Komentar